DPR Berikan Bantuan Advokasi Kepada Kelurga Korban Kasus Mutilasi di Timika
beritapapua.id - Pertemuan Johny Banua Rouw dengan Majelis Rakyat Papua (MRP). (Foto: Istimewa)

Kasus pembunuhan sadis dengan cara mutilasi tubuh 4 warga Nduga di Timika, Kabupaten Mimika, Papua, 22 Agustus 2022, menjadi perhatian serius DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP).

DPR Papua telah mengirimkan tim ke Timika, bahkan tim itu sudah kembali ke Jayapura, Senin, 2 September 2022. Hasilnya adalah DPR Papua akan mengambil langkah yaitu memberikan bantuan advokasi atau bantuan hukum kepada keluarga korban. Dengan begitu keluarga korban betul-betul dibela secara hukum, harus mendapatkan keadilan dan merasakan keadilan serta tidak ada intimidasi termasuk saksi kunci.

Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw menjelaskan bahwa saksi kunci dapat membantu pengungkapan kasus mutilasi di Timika.

“Untuk itu, pihaknya berharap pihak berwajib harus menemukan saksi. Karena satu saksi kunci penghubung itu sampai saat ini belum ditemukan. Padahal, dia yang menjadi penghubung dua belah pihak di sana. Kalau saksi kunci ini ada, maka akan sangat membantu pengungkapan kasus mutilasi di Timika,” ujarnya, Selasa (6/9/2022).

Terkait kuasa hukum, ia menjelaskan bahwa pihaknya menyerahkan kepada keluarga. Namun dalam hal ini DPR Papua akan tetap memberikan support dalam membiayai agar keluarga bisa memilih kuasa hukum yang tepat.

Mengutuk Tindakan Para Pelaku

Jonhy Banua juga menjelaskan bahwa hasil dari tim DPR Papua dan MRP yang sudah turun langsung ke Timika, datanya kita akan padukan. Tapi, prinsipnya hari ini, saya atas nama DPR Papua bersama Wakil Ketua MRP, kita telah sepakati, kita mengutuk keras tindakan pembunuhan dengan cara mutilasi dan pembunuhan dengan cara-cara tidak manusiawi di Tanah Papua.

DPR Papua bersama MRP meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden RI, Panglima TNI, Menkopolhukam dan Kapolri untuk menyelesaikan kasus ini secara cepat, dan secara terbuka.

“Kita ingin menyelesaikan kasus hukum ini harus diselesaikan. Dan pelaku mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya,” tegasnya.

Baca Juga: Paulus Waterpauw Usulkan Kabupaten Sorong Jadi Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya

Ia juga minta pelaku-pelaku yang penjual senjata api dan amunisi di Papua untuk diproses hukum. Ia menjelaskan bahwa UU Darurat tidak memperbolehkan ada yang menjual senjata api dan amunisi.

“Menjual atau memiliki saja itu, ancaman hukumannya sangat berat, minimal 20 tahun,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MRP Yoel Luiz Mulait menambahkan, kasus pembunuhan sadis dengan mutilasi 4 warga Nduga di Timika itu harus mendapatkan perhatian serius oleh DPR Papua dan MRP.

“Perhatian serius itu, kalau di DPR Papua itu ada Pansus, tapi kalau di MRP itu ada Tim Kerja HAM. Namanya berbeda, tapi tujuannya sama yakni memberikan advokasi terhadap kasus-kasus yang terjadi. Jadi, kita mendukung rencana pembentukan Pansus Timika ini,” pungkasnya.