DPR Minta Bank Indonesia Cetak Uang Rp600T
beritapapua.id - DPR Minta Bank Indonesia Cetak Uang Rp600T - Detik

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengajukan usulan kepada Bank Indonesia (BI) agar bersedia mencetak uang senilai Rp400 hingga Rp600 triliun dalam rangka menanggulangi dampak covid-19. Menurut politikus asal PDIP ini, usulan tersebut dinilai sebuah metode tercepat dalam penyediaan dana segar di tengah carut-marut wabah covid-19.

Ia menambahkan bahwa nantinya uang tersebut selain digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak covid-19, suntikan dana tersebut akan digunakan untuk membeli surat utang pemerintah atau surat utang perbankan dan korporasi. Usulan beserta alasan tersebut kemudian menuai kritik.

Sejumlah tokoh masyarakat mengkhawatirkan inflasi sebagai dampak usulan tersebut jka diamini oleh BI. Ketika uang yang beredar lebih banyak daripada yang dibutuhkan, maka inflasi akan terjadi. Sederhananya, nilai tukar rupiah akan merosot hingga tidak ada harganya. Namun, Said menampik kritik tersebut. Ia mengatakan bahwa bersama timnya ia sudah mempelajari usulan yang mereka ajukan.

“Masak Rp600 triliun tiba-tiba inflasi akan naik 60-70 persen? Dari mana hitungannya?” katanya.

Mencetak uang sebesar RP600 triliun menurut Said hanya menciptakan inflasi sebesar 5 sampai 6 persen. Baginya, angka tersebut tidak besar.

“Saya merekomendasikan yield (surat utang) pada kisaran 2-2,5 persen. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan memiliki beban bunga yang lebih rendah. Peningkatan inflasi dapat dimitigasi dengan berbagai instrumen pengendalian yang wewenangnya dimiliki Bank Indonesia, misalnya melalui BI Rate dan kewenangan penetapan Giro Wajib Minimum (GWM),” imbuhnya. Menanggapi usulan ini, Bank Indonesia (BI) menolaknya mentah-mentah.

Ramai Figur Publik Cecar Habis Usul DPR Cetak Uang

Mulai dari Ekonomi Senior, Rizal Ramli, yang mengatakan bahwa usulan tersebut adalah double kekonyolan, hingga tanggapan partai Gerindra yang menyandingkan usulan tersebut sebagai gerbang kiamat. Usulan cetak uang oleh DPR menuai banyak pertentangan dari tokoh-tokoh masyarakat.

Sebelumnya, Gubernur BI, Perry Warjiyo, sudah menolak mentah-mentah usulan tersebut. Menurutnya, praktik cetak uang dalam menghadapi krisis bukanlah hal yang lazim.

“Cetak uang untuk menangani COVID-19 itu barangkali bukan praktik yang lazim di bank sentral dan juga tidak dilakukan oleh BI,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo, Rabu (6/5/2020), dikutip dari Antara.

Pertentangan terhadap usulan DPR dari sejumlah pihak dapat dipahami. Dilansir dari tirto.id, Josua Pardede, Ekonom dari Bank Permata, mengungkapkan terdapat puluhan negara yang mengalami hiperinflasi setelah menerapkan kebijakan tersebut. Kebanyakan dari negara tersebut berasal dari Eropa Timur, Amerika Selatan, dan Afrika.

Salah satu contoh yang ia berikan adalah kasus hiperinflasi di Zimbabwe. Sederhananya, nilai tukar rupiah akan jatuh, hingga banyak uang dalam pecahan besar beredar. Misal, Indonesia memiliki Rp 100 ribu sebagai uang pecahan terbesar. Di Zimbabwe, uang lembaran terbesar yang beredar di masyarakat dapat mencapai 100 triliun dalam satu pecahan atau satu lembar.

Selain anjloknya nilai tukar rupiah, harga barang akan terlampau tinggi. Bayangkan, Anda harus membeli barang dengan harga dua kali lipat, dengan nilai tukar uang Anda yang juga merosot. Di Zimbabwe, 15 kilogram kentang dihargai 90 juta dolar Zimbabwe. Pada saat kasus tersebut terjadi, orang harus membawa karung berisikan uang dalam nilai yang banyak saat berbelanja ke pasar.

Baca Juga: Pasien Covid-19 di Jayawijaya Dinyatakan Sembuh

Alasan Mengapa Usulan Cetak Uang Tidak Tepat Bagi Indonesia

Salah satu alasan mengapa usulan DPR tidak tepat bagi Indonesia adalah posisi rupiah sebagai mata uang Indonesia yang tidak kuat dalam sistem keuangan global. Maksudnya adalah rupiah memiliki kontribusi yang rendah terhadap peredaran uang global, serta permintaannya rendah. Hal tersebut disampaikan oleh ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira.

Berbeda halnya jika kebijakan tersebut diambil oleh pemerintah Amerika Serikat. Josua Pardede mengatakan bahwa Amerika Serikat bisa saja mencetak uang untuk membantu para pengusaha tanpa khawatir hiperinflasi. Hal ini disebabkan karena mata uang Amerika, yakni dolar Amerika, merupakan komoditas ekspor utama.

Prinsipnya sama seperti barang dagangan. Ketika barang tersebut laku dan banyak dicari orang, maka harganya tidak akan terlampau jatuh ketika diproduksi dalam jumlah yang banyak. Sebaliknya, jika barang tidak laku dan bukan barang yang dicari, harganya akan jatuh ketika produksi massal dilakukan.

“Karena terjadi inflasi tinggi kemudian pencetakan uang tidak diimbangi dengan permintaan yang riil, saya takutkan akan terjadi depresiasi nilai tukar yang cukup dalam. Jadi akan melemahkan nilai tukar rupiah. Itu justru akan blunder pada daya beli masyarakat lagi,” begitu ucap Bhima, dilansir dari tirto.id.

Meski tak dapat dipungkiri bahwa dana segar sangat dibutuhkan RI saat ini, menurut Fithra Faisal, ekonom dari Universitas Indonesia, usulan DPR terlalu vulgar. Tak ada jaminan bahwa stimulus yang diberikan kepada pelaku usaha dan industri akan memperbaiki keadaan. Salah satu masalah yang mungkin dihadapi adalah penyalahgunaan uang tersebut.