DPR Papua Minta Pemprov dan Pemkab Bahas Penanganan TPI dan PPI
Anggota DPRP jalur otsus, Jhon NR Gobai, di TPI dan PPI Nabire (foto : jubi.co.id)

DPR Papua Minta Pemprov dan Pemkab Bahas Penanganan TPI dan PPI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) John NR Gobai, mengatakan Dinas Perikanan Provinsi Papua dan Dinas Perikanan Kabupaten Nabire perlu duduk bersama membahas penanganan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sekaligus Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Waharia Nabire.

Menurut informasi dan peninjauan langsung ke lapangan terbukti jika tempat tersebut sudah tidak beroperasi lagi sebagaimana yang seharusnya.

Gobai selaku DPRP mengkonfirmasi hal tersebut dengan mengatakan, TPI dan PPI sudah tidak ada aktifitas pendaratan dan pelelangan ikan.

Legislator Papua ini mengungkapkan, ia sudah dua kali mengunjungi tempat tersebut namun tidak ada terlihat aktivitas di sana, baik pendaratan kapal ikan maupun pelelangan ikan.

Padahal aturannya bahwa semua kapal penangkap ikan dari 1 – 10 ton harus membongkar tangkapannya di PPI.

“Jadi misalnya ada yang masuk langsung di pasar Kalibobo tidak bisa langsung seperti itu. Harus masuk dulu di PPI, lalu masuk ke TPI baru ke pasar-pasar,” ungkapnya.

Gobai menjelaskan, PPI berada di bawah Dinas Perikanan Provinsi, sementara TPI menjadi kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Nabire.

Sehingga butuh kerjasama dari kedua instansi tersebut untuk mengatur sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Dapat Memanfaatkan TPI dan PPI Kembali

Tujuannya agar TPI dan PPI di Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi dapat kembali memanfaatkan sebagai mana peruntukannya. Karena jika tidak memanfaatkanya sebaik mungkin, maka tentunya negara atau daerah yang sudah membangun itu akan rugi akibat tidak memanfaatkannya sebaik mungkin.

Baca Juga : Sejarah Menyebarkan Islam di Jawa Dengan Ketupat

Selain itu, bisa juga memanfaatkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di areal tersebut untuk kebutuhan lain dan bukan kebutuhan nelayan.

Oleh karena itu jika melihat dari sisi pemanfaatkan dan penggunaannya, memang dipastikan Negera rugi jika tidak difungsikan sebagi mungkin. Menurut John, bayangkan saja berapa jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan tempat tersebut.

“Jadi sekali saya pikir, perlu kabupaten dan provinsi duduk sama-sama untuk atur. Apa tugas Provinsi dan apa tugas Kabupaten,” ungkap Gobai.

Sementara, Lodwik Sineri, warga setempat mengakui jika sudah lama tidak melihat aktivitas pendaratan maupun pelelangan baik di PPI maupun TPI.

“Sudah lama tidak ada kegiatan kami lihat di sini, karena selalu sepi. Karena nelayan tidak mendarat lagi di sini,” ungkap Sineri.