DPR PB Pastikan 14 Poin Usulan Terakomidir Pengesahan UU Otsus
beritapapua.id - Ilustrasi rapat paripurna penyerahan hasil kerja Pansus Otsus kepada pimpinan DPRP Papua Barat di Manokwari. (foto : jubi)

Panitia khusus (pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat memastikan 14 poin usulan revisi yang sudah diserahkan kepada Pansus Otsus DPR RI dapat terakomodir saat pengesahan UU Otsus Papua, 15 Juli 2021 mendatang.

Ketua pansus revisi UU Otsus DPRP Papua Barat Yan Anthon Yoteni di Manokwari, mengatakan Pansus DPRP Papua Barat sudah bekerja maksimal untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang terangkum dalam 14 poin usulan itu.

“Untuk mengawal 14 poin ini, pansus DPRP Papua Barat akan bertemu kembali dengan tiga fraksi DPR RI supaya ikut mengawal kepentingan masyarakat Papua Barat sebelum RUU Otsus ditetapkan sebagai UU,” kata Yan Anton Yoteni, Kamis (8/7/2021).

Dijelaskan Yoteni bahwa perjuangan ini merupakan ranah politik senayan. Sehingga komunikasi politik dengan DPR RI perlu terjalin dalam menetapkan UU Otsus Papua aspirasi rakyat papua ini.

Yoteni menyebutkan bahwa Pansus revisi UU otsus DPR RI saat ini sedang melakukan pembahasan. Termasuk 14 poin yang didorong dari lembaga legislatif Papua Barat.

Dalam pembahasan Pansus DPR RI tersebut ada beberapa aspirasi dari 14 poin itu dikeluarkan. Namun perjuangan perwakilan fraksi-fraksi sehingga dapat diakomodir kembali.

“Kemungkinan tanggal 15 Juli 2021 DPR RI akan tetapkan Otsus Papua berlanjut dengan sejumlah aspirasi yang diusulkan. Kita akan kembali ke Jakarta untuk kawal dan pastikan 14 poin diakomodir,” jelasnya.

RUU Otsus Papua Bisa Disahkan Menjadi UU

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Eddy Hiariej menyampaikan pihaknya mengusulkan agar RUU Otsus bisa disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (15/7).

“Pada 15 Juli, rapat paripurna tingkat kedua [pengesahan RUU Otsus Papua],” kata Eddy dalam rapat kerja (raker) dengan Pansus Otsus Papua DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (5/7/2021).

Untuk mengejar waktu pengesahan itu, dia mengusulkan agar waktu pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) di Panja. Sehingga RUU Otsus Papua DPR dilakukan pada 6 hingga 7 Juli 2021.

Baca Juga : PLN UIW Papua Lakukan Simulasi Tanggap Darurat Anti Terror

Selanjutnya, kata Eddy pembahasan RUU tersebut memasuki pembahasan pada tingkat perumusan dan sinkronisasi.

Hal itu dilakukan pada 8 hingga 9 Juli 2021. Lalu, pansus bersama pemerintah dijadwalkan melakukan pengambilan keputusan tingkat pertama RUU Otsus Papua. Rangkaian itu dijadwalkan pada 12 Juli 2021.

Selain itu, Eddy mengaku sepakat dengan usulan pembahasan DIM bisa menerapkan teknologi, yakni secara daring.

“Yang penting secara substansi kita betul-betul mengerahkan seluruh tenaga dalam konteks revisi UU Papua,” ujar dia belum lama ini.