DPR RI Mengesahkan RUU DOB, Tokoh Agama Minta Bantu Bangun Wilayah Adat
beritapapua.id - Seorang mama-mama Papua melintasi ratusan mahasiwa yang mengikuti aksi di Lingkaran Abe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua. (Foto: Antara)

Rencana DOB Pemekaran Provinsi Papua menjadi tiga provinsi baru, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Pegunungan Tengah Papua.

Langkah semakin dekat setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Rapat Pleno Baleg DPR di Jakarta, Kamis (7/4/2022) lalu.

Dengan adanya RUU tersebut, maka pemekaran provinsi Papua sudah semakin dekat. Hanya tinggal rapat paripurna dan pengesahan RUU Tiga DOB menjadi UU Tiga DOB oleh Presiden.

Dari rencana tiga provinsi baru dalam RUU tersebut, Provinsi Papua Pegunungan Tengah, yang seolah masih menjadi pro kontra.

Atas kondisi tersebut, tokoh agama Kabupaten Jayapura sekaligus Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura, Pdt. Alberth Yoku di Jayapura, Senin (11/4/2022) meminta semua masyarakat Papua, untuk membuka mata hati menyikapi wacana DOB tersebut.

Menurutnya, pemerintah tidak lantas sepihak untuk mengkaji dan memutuskan adanya DOB di provinsi Papua. Karena sudah ada kajian mendalam dan aspirasi para tokoh sejak belasan tahun lalu menjadi dasar pertimbangan.

“Semua rumah tangga itu ada pemimpinnya, dan sama halnya juga NKRI ini, yang memimpin ya presiden, dan sebagai orang yang tinggal dalam rumah besar NKRI ini harus menghormati apa yang telah menjadi pertimbangan dan menjadi perhatian serius pemerintah selama puluhan tahun ini. Mereka memikirkan tanah Papua, luasnya tanah Papua ini membuat pemerintah memikirkan untuk dilakukan pemekaran,” kata Pdt. Albert Yoku.

Pendekatan Melalui Wilayah Adat

Pemerintah pusat dan daerah yakni melalui Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Almarhum Klemen Tinal sepakat membangun Papua melalui pendekatan wilayah adat.

Oleh karena itu, dengan luasnya Papua dengan pembagian 5 wilayah adatnya, maka pemekaran menjadi pertimbangan serius.

“Dari dasar itu, pemerintah pusat menyetujui, bahwa pendekatan melalui wilayah adat itu adalah strategi yang dapat dilakukan. Saya juga melihat ini sesuai amanat UU Otsus soal keberpihakan kepada orang asli Papua. Lalu, pendekatan wilayah adat ini dapat untuk direalisasikan dengan DOB,”ucapnya.

Baca Juga: Bupati Keerom Canangkan HUT Keerom ke-19, Karya Tanpa Batas di Negeri Tapal Batas

Dengan kondisi ini, ia meminta semua pihak, khususnya masyarakat Papua yang masih menolak DOB, untuk tidak berpikir sempit. Terlebih jangan mau untuk dipolitisi oleh kelompok yang menolak DOB.

“Saran saya mari kita lihat kebaikan hati pemerintah pusat, sekarang ditolak, toh nanti kalau sudah jadi, masyarakat sendiri yang menikmati. Kita semua sudah tahu, jika lima wilayah adat ini semua memiliki potensi baik SDA maupun SDM. Banyak kaum intelektual, eksekuti, legislatif baik DPR maupun MPR, kader partai dan ketokohan lain, jadi jangan semua bertumpuk di satu provinsi,” ucapnya.

Menurutnya jika kondisinya bertumpuk pada satu provinsi, maka yang terjadi adalah daerah tersebut yang berkembang, dan ini terjadi di provinsi Papua. Karena pada dasarnya hanya kota Jayapura dan kabupaten Jayapura saja yang berkembang, sementara daerah lain tidak.

“Maka jangan semua menumpuk disini, semua wilayah adat memiliki SDA dan SDM yang mumpuni, jangan hanya kota Jayapura dan kabupaten Jayapura yang berkembang, namun kampung-kampung kita yang lain di wilayah adat itu juga bisa maju,” tuturnya.