DPR Sahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
Beritapapua.id - DPR Sahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja - Republika

DPR Sahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja –¬†Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna, Senin (5/10). Wakil Ketua DPR telah mengetuk palu tanda pengesahan setelah mendapatkan persetujuan dari semua peserta rapat.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dalam pemaparannya saat rapat paripurna menjelaskan, pembahasan RUU Cipta Kerja telah melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020. RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.

“Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali: dua kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan enam kali rapat timus/timsin yang dilakukan mulai Senin sampai Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari,” ujar Supratman.

Perwakilan dari Pemerintah, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja akan meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan kerja.

“Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu, diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi,” ujar Airlangga.

Baca Juga: Bawaslu Papua Bentuk Pokja Covid-19 Untuk 11 Kabupaten

Sorotan Dalam RUU Cipta Kerja

Sebelum pengesahan RUU Cipta Kerja, serikat buruh dari berbagai daerah kerap menolak isi dari UU tersebut. Yang mana mengganti upah minimum kota/kabupaten menjadi upah minimum provinsi (UMP). Penghapusan ini dinilai membuat upah pekerja menjadi lebih rendah.

Selain itu, dalam UU ini juga terdapat penambahan jam lembur yang lebih lama dari UU yang sebelumnya. Dalam UU yang baru ini, waktu lembur paling banyak hanya empat jam sehari dan 18 jam seminggu. Ketentuan ini lebih lama daripada UU yang lama. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, waktu lembur dalam satu hari maksimal tiga jam dan 14 jam dalam seminggu.

Kemudahan izin bagi Tenaga Kerja Asing (TKA), adalah poin yang paling sering mendapatkan pertentangan dari serikat pekerja. Pada UU yang sebelumnya, TKA harus mengantongi berbagai perizinan. Seperti Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Visa Tinggal Terbatas (Vitas), dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Sedangkan dalam UU yang baru, TKA hanya membutuhkan RPTKA untuk memperoleh izin.