DPRD Kabupaten Buru mengambil kebijakan memangkas seluruh dana perjalanan dinas dan biaya-biaya lainnya di pos Sekertariat Dewan sebesar Rp. 3,1 miliar. Dana sebesar itu, dialihkan untuk penanganan pencegahan Covid 19, meliputi ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi.
“Kami telah menyepakati pengalihan dana untuk penanganan waspada Covid-19 di Kabupaten Buru. Atas nama lembaga sudah dialihkan pos anggaran Sekertariat DPRD dari biaya perjalanan dinas dan pos-pos lain di sekertariat, untuk perbelanjaan penanganan waspada Covid 19, ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi di Kabupaten Buru yang nilainya Rp.3,1 milyar,” kata Ketua DPRD Buru, M. Rum Soplestuny SE dalam jumpa pers di Namlea, Jumat siang (03/04/2020).
Baca Juga: Riza Patria Resmi Jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta
Pengalihan Dana ke Tim Gugus Penanganan Covid-19
Jumpa pers terbatas di ruang kerja Ketua DPRD Buru, dihadiri Wakil Ketua DPRD, Djalil Mukaddar SP, Sekwan Syahfan Umasugi MMP.
Selaku Ketua Dewan dan atas nama lembaga, Soplestuny berharap dana Rp.3,1 yang dialihkan ke Tim Gugus Penanganan Covid 19, dapat dimanfaatkan dengan baik.
Dalam rangka fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Buru nantinya akan mengadakan rapat terbatas dengan Tim Gugus Penanganan Covid 19. Rapat tersebut tentang kesiapan mereka dalam membelanjakan kebutuhan penanganan Covid 19.
Menjawab wartawan perihal kebijakan Bupati tanggal 28 Maret lalu untuk menutup sementara pintu masuk dari arus kedatangan manusia di Kabupaten Buru, diakuinya kalau rakyat dan para DPRD mensuport langkah tersebut.
Namun kemudian keputusan baik itu, ditarik lagi oleh bupati. Bupati mengeluarkan keputusan baru dengan lebih memperketat pengawasan pintu masuk. Hal itu dikarenakan ada teguran dari Pemerintah Pusat lewat gubernur agar kepala daerah tidak boleh melakukan lockdown.
Walau belum ada lockdown di Kabupaten Buru, Soplestuny dan Mukaddar mengaku ketersediaan stok pangan untuk mencukupi kebutuhan lokal masyarakat Buru sangat tersedia.
Soplestuny dan Mukaddar menjamin ketersediaan stok pangan, etelah melakukan pertemuan terbatas. Pertemuan tersebut dilakukan dengan Kadis Pertanian Kabupaten Buru dan Kepala Badan Ketahanan Pangan kabupaten Buru guna membahas hal itu.
Menurut Soplestuny dan Mukaddar untuk stok beras lokal, dalam bulan April ini petani sawah di Waeapo, Lolongquba dan Waelata sudah mulai panen. Panennya juga tidak serentak karena waktu tanam yang juga berbeda, sehingga sampai bulan Agustus nanti masih ada panen di sawah beririgasi.
