DPRD Kota Sorong Minta Pemkot Ambil Sikap Serius Pengurangan Kuota BBM Bersubsidi
beritapapua.id - Salah satu SPBU di Sorong, Papua Barat. (Dok. Pertamina)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sorong mengharapkan pemerintah daerah setempat menyikapi dengan serius pengurangan kuota BBM bersubsidi bagi daerah tersebut oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIgas) pada 2022.

Ketua Komisi II DPRD Kota Sorong, Juni Triatmoko mengatakan khawatir akan terjadi kelangkaan BBM di wilayah Kota Sorong. Hal ini lantaran adanya pengurangan kuota BBM bersubsidi tersebut.

“Kami khawatir pengurangan kuota BBM bersubsidi tekan bergejolak di tengah masyarakat dan kelangkaan BBM seperti tahun sebelumnya kembali terjadi, jika hal tersebut tidak disikapi dengan serius oleh pemerintah daerah kota Sorong,” ujarnya rapat koordinasi bersama Pertamina dan Pemkot Sorong, Selasa (12/4).

Dia mengatakan bahwa belajar dari pengalaman tahun sebelumnya kota Sorong terjadi kelangkaan BBM yang membuat masyarakat panik.

Ia berharap pemerintah daerah maupun harus bisa menyikapi harus tersebut dengan sangat serius. Dengan begitu pengalaman tahun sebelumnya tidak akan terulang kembali.

Selain itu, ia menegaskan bahwa praktek mafia BBM bersubsidi oleh pihak-pihak tertentu juga harus menjadi perhatian oleh semua pihak. Dengan begitu pengelolaan BBM dapat berjalan dengan baik guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengurangan Kuota BBM Kewenangan BPH MIgas

Sales Branch Manager Rayon I Papua Barat PT. Pertamina Patra Niaga, Made Mega mengatakan Pertamina hanya sebagai lembaga penyalur dan kewenangan menambah. Sedangkan yang berwenang dalam pengurangan kuota BBM adalah kewenangan BPH Migas.

Dia berharap agar pemerintah daerah kota Sorong dapat menyurat secara resmi kepada BPH MIgas agar tidak ada pengurangan kuota BBM bersubsidi bagi masyarakat di kota Sorong.

Baca Juga: 26 Finalis Duta GenRe Papua Barat Akan Bersaing di Babak Grand Final

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong, Tamrin Tajuddin menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi bersama Pertamina dan DPRD membahas masalah pengurangan kuota BBM bersubsidi tersebut.

Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya akan menyiapkan surat permohonan agar tidak ada pengurangan kuota BBM bersubsidi di Kota Sorong.

“Kami sedang menyiapkan surat secara resmi untuk dikirim kepada BPH MIgas agar tidak ada pengurangan kuota BBM bersubsidi bagi masyarakat di Kota Sorong,” tambahnya.