DPRD Minta Bahas Bersama Rencana Vaksinasi di Kabupaten Puncak
beritapapua.id - ilustrasi vaksinasi covid-19. (foto : istimewa)

Ketua DPRD Kabupaten Puncak, Lakius Newegalen meminta Pemerintah Kabupaten Puncak untuk melakukan pembahasan terlebih dahulu terdahap program vaksinasi COVID-19 di Puncak, Papua.

Jika tidak melakukan pembahasan terlebih dahulu, DPRD Kabupaten Puncak akan menolak untuk mendukung vaksinasi COVID-19 di Puncak.

Lakius Newegalen mengatakan bahwa pemerintah dan DPRD harus duduk bersama untuk membahas program vaksinasi di Kabupaten Puncak.

“Kalau (warga) Puncak mau divaksin, DPRD dan pemerintah harus duduk bersama-sama, membicarakan (rencana itu) baik-baik. Karena, kami di DPRD dan masyarakat hampir semua menolak vaksinasi di Puncak,” kata Newegalen.

Newegalen menilai selama ini Pemerintah Kabupaten Puncak cenderung jalan sendiri, dan tidak berkoordinasi dengan DPRD Puncak.

“Saya ajak pemerintah untuk duduk sama-sama, bicarakan baik masalah itu. Apakah kita perlu membuat satu peraturan mengenai pemberlakuan vaksin di Kabupaten Puncak, atau seperti apa teknis pelaksanaannya,” ujarnya.

Ia meminta Pemerintah Kabupaten Puncak tidak jalan sendiri dan melakukan vaksinasi tanpa persetujuan DPRD. Newegalen juga menegaskan pemerintah tidak boleh memaksa warga untuk divaksin.

“Pemerintah daerah harus menahan diri dan mendengar pertimbangan masukan saran dari DPRD. Vaksin itu merupakan hak seseorang, sehingga pemerintah tidak boleh memaksa. Kalau kita memaksa masyarakat, itu kita melanggar hak masyarakat. Pemerintah harus sayang masyarakat, sayang daerah, sayang warga Puncak,” kata Newegalen.

Newegalen menjelaskan hingga kini pihaknya belum memahami mengapa warga Puncak menjadi sasaran vaksinasi COVID-19. Pasalnya, demikian menurut Newegalen, hingga kasus infeksi COVID-19 di Puncak rendah, dan daerah itu masih berstatus Zona Hijau pandemi COVID-19. Ia juga masih mengkhawatirkan keamanan vaksinasi bagi warga Puncak.

“Apabila ada masyarakat yang menolak pelaksanaan vaksin di ilaga itu merupakan hak mereka. Karena masyarakat Puncak itu sedikit saja. Kami tidak ingin masyarakat kami meninggal karena vaksin atau karena korona,” ujarnya.

Belum Ada Kesepakatan Terkait Program Vaksinasi

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Puncak, Demus Wonda mengakui hingga kini Pemerintah Kabupaten Puncak dan DPRD Puncak belum mencapai kata sepakat soal program vaksinasi COVID-19. Akan tetapi, Wonda menyatakan Dinas Kesehatan Puncak telah memiliki stok vaksin COVID-19, dan akan melakukan vaksinasi.

“Kami tetap melakukan penyajian stok vaksin untuk diberikan kepada masyarakat. Kami akan cek semua warga yang masuk ke Kabupaten Puncak, kami akan melihat surat vaksin mereka, apakah ada sertifikat atau tidak. Kalau tidak ada, kami tetap melakukan vaksin kepada mereka,” kata Wonda.

Baca Juga : Polisi Cek Ketersediaan Tabung Oksigen di Kabupaten Sorong Selatan

Ia mengatakan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi kepada masyakarat terkait manfaat vaksinasi COVID-19 untuk memutus rantai penularan COVID-19.

Dalam sosialisasi tersebut akan menggunakan bahasa yang sederhana. Hal ini diharapkan agar masyarakat mudah mengerti apa itu virus korona penyebab COVID-19, manfaat vaksin COVID-19, dan bagaimana mencegah penularan virus korona.