DPRD Wondama Minta Dana BOS Wondama di Audit
beritapapua.id - DPRD Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua (foto : antara)

Banyaknya kabar dan laporan penyalahgunaan Dana Bantuan operasional sekolah (BOS) pada tingkat SD dan SMP di Wondama. Hal ini membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Teluk Wondama, Papua meminta instansi terkait untuk melakukan audit.

Ketua Komisi B DPRD kabupaten Wondama, Mathelda Fenetruma menyampaikan bahwa pihaknya menerima banyak laporan masyarakat. Dan ia juga mengatakan ada beberapa temuan di lapangan yang terlihat adanya penyalahgunaan dana BOS pada tingkat SD maupun SMP.

Ia mengatakan, keluhan masyarakat tentang penggunaan dana BOS sebagai besar datang dari orang tua siswa, siswa sendiri bahkan para guru.

Pada umumnya laporan masyarakat adalah ketidakterbukaan soal besaran dana BOS. Lantaran data siswa yang tidak sesuai dengan fakta di sekolah, hingga peruntukkan dana BOS yang tidak tepat sasaran.

Bahkan, ia juga menduga ada oknum kepala sekolah yang memakai dana BOS untuk kepentingan pribadi.

Untuk itu ia meminta harus ada audit serta investigasi terkait pengunaan dana BOS dan memastikan ada tidaknya penyalahgunaan dana tersebut.

Pendapat yang sama juga Ketua Komisi C DPRD Wondama, Remran Sinadia katakan. Ia meminta instansi terkait untuk melakukan audit terhadap dana BOS di daerah tersebut.

Audit Perlu Untuk Mengukur Dampak Dari Dana BOS Wondama

Menurutnya, memang harus perlu melakukan audit untuk mengukur sejauh mana dampak dana BOS bagi pengembangan sekolah di Wondama termasuk pengaruhnya terhadap mutu pendidikan secara keseluruhan.

“Tidak hanya dana BOS, kami juga mendorong adanya audit terhadap pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan,” katanya.

Baca Juga : Nilai Peradaban Masyarakat Wondama Selaras Dengan Nilai Pancasila

Menanggapi permintaan DPRD, Sekda Wondama, Denny Simbar mengatakan bahwa kewenangan pemeriksaan atau audit dana BOS sebenarnya tidak melekat pada Pemda mengingat sumber dana BOS adalah APBN.

Dana BOS turun dari pusat melalui APBD Provinsi kemudian langsung ditransfer ke rekening sekolah penerima. Sehingga lembaga yang lebih berwenang melakukan audit adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Namun untuk menjawab permintaan DPRD, kata Sekda, Bupati bisa meminta Inspektorat untuk melakukan audit khusus terhadap dana BOS sebagai bentuk pengawasan di daerah.

Ia menambahkan bawah dana BOS tahun 2020 yang masuk ke semua sekolah di Wondama mencapai 12 miliar lebih yang ditransfer langsung oleh pemerintah provinsi ke rekening sekolah.