DPRP
DPRP Melindungi Hak Adat OAP

DPRP Melindungi Hak Adat OAP – Anggota legislatif atau anggota DPR dan DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum legislatif yang digelar 5 tahun sekali. Lazimnya, calon anggota DPR/DPRD adalah mereka yang dicalonkan oleh partai politik sebagai kendaraan, maupun jalur independen. Namun, ada yang berbeda di Papua dan Papua Barat.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dibutuhkan representasi Orang Asli Papua (OAP) dalam lembaga legislatif yang dipilih bukan melalui pemilihan umum legislatif (Pileg). Ini berarti, ada dua unsur anggota legislatif pada DPRD Provinsi Papua dan Papua Barat, yakni; anggota DPRD Provinsi yang dipilih melalui Pileg yang hadir sebagai fraksi partai politik, dan ada anggota DPRD yang dipilih melalui musyawarah.

Hadirnya Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) merupakan bagian dari penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat, yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindunngan hak-hak OAP, berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama (Pasal 5 UU21/2001)

DPRD dihadirkan melalui UU Otsus dengan kuota ΒΌ dari jumlah total anggota legislatif provinsi yang dipilih melalui pemilihan legislatif. Hal ini berarti, dari 4 orang anggota DPRD yang dipilih melalui Pileg, terdapat satu anggota DPRD, sebagai representasi kultur Papua dan Papua Barat.

Bagaimana DPRP Terpilih?

Baca juga: Ini 3 Pemain Papua yang Mampu Gantikan Boaz Solossa

Anggota DPRP merupakan mereka yang dianggap berkompeten sebagai representasi adat dan kultur OAP, yang akan dipilih oleh Panitia Seleksi yang berisikan perwakilan media, pemerintah, dewan adat dan kejaksaan.

Untuk menjadi seorang DPRP, seseorang harus ditunjuk terlebih dahulu oleh masyarakat adat di setiap kabupaten, melalui musyawarah adat. Orang yang ditunjuk melalui sidang adat ini, dipastikan betul mampu merepresentasikan adat dan kultur OAP.

Setiap wilayah adat yang ada di Papua dan Papua Barat, akan melaksanakan musyawarah adat untuk mengajukan seseorang yang dianggap mampu. Mereka yang terpilih ini, akan dikirimkan ke tingkatan kabupaten untuk dipilih lagi oleh tim penjaringan tingkat kabupaten. Setelah lolos di tingkat penjaringan kabupaten, akan dikirim lagi ke tingkat provinsi, untuk mengikuti fit and propper test yang dilaksanakan oleh panitia seleksi melalui wawancara, test kesehatan dan kemampuan akademik.

Mereka yang lolos dengan nilai tertinggi lah yang akhirnya akan dianggap paling mampu merepresentasikan OAP di badan legislatif, dan mampu mendorong, mengawasi serta melindungi kepentingan hak-hak adat sebagaimana yang dimaksud di dalam UU21/2001 tersebut.