Dua Menteri Absen Rapat, Pansus RUU Otsus Papua Mengadu ke Istana
beritapapua.id - Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan (kiri) dan Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (kanan)

Pelaksanaan rapat dalam pembahasan Otsus Papua, pada, Rabu (02/06/2021) terpaksa berhentikan. Rapat tersebut bisa berhenti lantaran absennya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim dan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

Karena absennya kedua Menteri tersebut, Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Otonomi Khusus Papua, Komarudin Watubun mengadukan hal tersebut kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Pengaduan itu ia sampaikan kepada Pratikno dan Pramono Anung dalam rapat kerja di Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Komarudin, Pansus RUU Otsus Papua terpaksa menghentikan rapat tersebut karena tidak hadirnya Nadiem dan Budi Gunadi.

“Tolong diingatkan kalau kami undang, kami tidak butuh untuk saling menghargai secara individu, ini soal lembaga. Tadi kami terpaksa hentikan rapat karena Menteri Pendidikan tidak datang, Menteri Kesehatan tidak datang,” ujarnya.

Menurut Komarudin, urusan kesehatan dan pendidikan masih menjadi persoalan di Papua, selain ekonomi kerakyatan.

“Ada tiga hal penting yang sampai hari ini jadi soal, sampai rakyat Papua merasa ya sudah kalau begitu kami merdeka saja, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat,” katanya.

RUU Otsus Papua Adalah Usulan Pemerintah dan Presiden

Ia menegaskan RUU Otsus Papua merupakan usulan pemerintah dan Presiden Joko Widodo menaruh perhatian cukup serius terhadap persoalan Papua. Namun sayangnya selama pembahasan UU Otsus itu menteri Nadiem Makarim dan Budi Gunadi tak bisa hadir.

Baca Juga : DPRD Wondama Minta Dana BOS Wondama di Audit

Ia berpendapat seharusnya menteri Presiden tugaskan semestinya hadir jika mendapatkan undangan untuk ikut dalam rapat Pansus RUU Otsus Papua. Pansus mengundang para menteri untuk mengetahui pandangan mereka ihwal otonomi khusus Papua. Karena saat ini tengah dalam pembahasan anggaran yang rencananya akan ada penambahan lagi dalam 20 tahun ke depan.

“Kami undang menteri-menteri ini supaya tahu pandangan mereka, perumusan mereka kepada otsus Papua kalau ditambah anggaran dua puluh tahun lagi ke depan, itu apa isi dalam pikiran mereka itu,” ujarnya.

Ia juga menambahkan dan mengkritik sikap para menteri yang justru mewakilkan kepada sekretaris jenderal kementerian, kemudian sekjen kembali mewakilkan kepada direktur jenderal.

“Tapi justru dioper ke dirjen, dirjen kasihkan lagi ke bawah, seperti lembaga ini tidak dihargai,” tambahnya.