E-Tilang (ETLE) Berlaku 24 Maret, Bagaimana Cara Kerjanya?
ilustrasi pemantauan kendaraan lewat cctv (foto : nusadaily.com)

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau Tilang elektronik resmi berlaku mulai 24 Maret 2021. Terdapat 12 Provinsi yang memberlakukan sistem ini. Berikut daftar wilayah yang memberlakukan sistem E-Tilang:

  1. DKI Jakarta
  2. Banten
  3. Jawa Barat
  4. Jawa Tengah
  5. Jogjakarta
  6. Jawa Timur
  7. Riau
  8. Sumatera Barat
  9. Jambi
  10. Lampung
  11. Sulawesi Selatan
  12. Sulawesi Utara

Dari 12 wilayah tersebut, terdapat 244 titik yang akan menjadi daerah pengawasan kamera E-TL. Rincian sebaran kamera tersebut antara lain 98 titik pada Jakarta, 5 titik untuk Riau, 55 titik pada Jawa Timur, 10 titik untuk Jawa Tengah.

Kemudian, terdapat 16 titik pada Sulawesi Selatan, 21 titik pada Jawa Barat, 8 titik pada Jambi, Sumatera Barat 10 titik, dan Jogjakarta terdapat 4 titik. Selanjutnya, Lampung memiliki 5 titik, Sulawesi Utara 11 titik dan Banten 1 titik.

Uji coba sistem ini sudah berjalan sejak Oktober 2018 lalu. Kemudian pada 1 November, penerapan E Tilang hanya berlaku untuk wilayah DKI Jakarta saja. Berdasarkan uji coba, sistem ini cukup efektif.

Menurut catatan Ditlantas Polda Metro Jaya, ETLE terbukti menurunkan angka pelanggaran lalu lintas. Terdapat penurunan 64 persen pelanggaran lalu lintas sepanjang Sudirman-Thamrin pada tahun 2019-2020.

“Sistem ETLE juga dapat menjadi pendukung bukti kasus kecelakaan dan tidak kriminalitas di jalan raya dengan menggunakan teknologi face recognition yang sudah ada di sistem ETLE,” jelas Kapolri saat peluncuran ETLE tahap 1 di gedung NTMC Polri, Jakarta, Selasa (23/03/2021).

Cara Kerja ETLE

Sistem ETLE tidak akan pilih kasih pada siapapun dalam menindak pelanggaran lalu lintas. Baik itu mobil pelat hitam, merah, atau bahkan mobil pejabat sekalipun. Secara umum, sistem Tilang Elektronik menindak 10 pelanggaran lalu lintas. Antara lain:

  1. Pelanggaran lampu lalu lintas
  2. Marka jalan
  3. Ganjil genap
  4. Menggunakan ponsel saat mengemudi
  5. Melawan arus
  6. Tidak mengenakan helm
  7. Pelanggaran keabsahan STNK
  8. Tidak mengenakan sabuk pengaman
  9. Pembatasan jenis kendaraan
  10. Kecelakaan dan kejahatan jalanan

“Sistem ETLE juga dapat menjadi pendukung bukti kasus kecelakaan dan tidak kriminalitas di jalan raya dengan menggunakan teknologi face recognition yang sudah ada di sistem ETLE,” ungkap Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Cara kerja sistem ini sangat mutakhir. Pertama, kamera ETLE akan menangkap foto pelanggaran yang terjadi. Dalam foto tersebut, terdapat data yang kemudian akan terdata pada back office.

Baca Juga : Jaga Kesehatan Tubuh dengan Rutin Berjemur Matahari

Pihak Pusat Pengendali Lalu Lintas Nasional Polri atau NTMC akan menerima, menyimpan, dan mengolah informasi tersebut. Tim akan melakukan verifikasi identitas kendaraan paling lama 3 hari.

Jika terbukti melanggar, Kepolisian akan mengirim surat konfirmasi ke alamat pelanggar. Selanjutnya, penerima surat memiliki waktu 8 hari untuk melakukan konfirmasi pelanggaran melalui web ETLE atau Posko ETLE pada Polda setempat. Jika tidak, pihak kepolisian akan melakukan blokir pada STNK.

Polisi akan menerbitkan bukti pelanggaran dan besara denda pada pelanggar. Jika tidak melakukan pembayaran dalam 15 hari, maka kepolisian akan memblokir pajak STNK kendaraan.

ETLE Ubah Citra Polisi dan Budaya Masyarakat

Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyebut ETLE mampu mengubah citra polisi. Ia berharap kehadiran sistem E Tilang ini mampu mengangkat wibawa kepolisian serta mengubah citranya lebih baik.

“Ini juga untuk kita harapkan merubah wajah pelayanan etalase kepolisian di bidang lalu lintas untuk menjadi lebih baik, tampil lebih berwibawa, disegani dan tentunya kita harapkan dekat dengan masyarakat,” ujar dia, mengutip Liputan6.

Ia menambah sistem ini juga mampu mengurangi risiko penyelewengan oleh oknum polisi.
“Tidak perlu berinteraksi langsung dengan masyarakat yang tentunya kita sering mendapatkan komplain terkait dengan masalah proses tilang yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota, yang kemudian berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang,” imbuhnya.

Kendati demikian, efektivitas sistem ini tidak terpaku pada satu belah pihak saja. Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, mengatakan bahwa masyarakat perlu meningkatkan kesadaran soal pelanggaran lalu lintas.

Selama ini, pelanggaran lalu lintas kerap berujung pada penyelesaian ‘kekeluargaan’. Hal ini tidak dapat terjadi lagi kala sistem ETLE sudah berlaku. Dengan demikian, sosialisasi dan edukasi menjadi penting.

“Selama ini masyarakat kita itu masih sangat diabaikan, tidak hanya masyarakat bawah tetapi juga masyarakat atas juga,” kata Trubus mengutip Liputan6.com, Selasa (23/03/2021).

“Nah yang jadi masalah kan itu bagaimana kalau sudah berpindah tangan kendaraannya ini harus ada edukasi kepada masyarakat enggak mudah,” kata dia.

Denda harus memiliki efek jera pada pelanggar sehingga terjadi kerja sama pihak antara kepolisian dan masyarakat.