Fintech Ilegal

Fintech Ilegal – Meminjam atau memperoleh kredit, pada zaman serba online, sudah tak lagi ribet dengan segala bentuk administrasi dari bank. Melalui aplikasi yang bisa diunduh pada gawai pintar, memperoleh pinjaman hanya membutuhkan waktu singkat. Bermodalkan E-KTP, maka sejumlah dana akan dipindahbukukan ke dalam rekening debitur, hanya dengan sentuhan jari pada gawai.

Maraknya Pinjaman Online (Pinjol) atau Fintech, membuat masyarakat yang sudah cenderung konsumtif, semakin terbuai dengan segala kemudahan finansial. Namun, seorang calon debitur harus berhati-hati dalam memilih aplikasi Pinjol. Terutama dengan banyaknya aplikasi Pinjol atau kreditur ilegal yang tidak mendaftarkan layanan usahanya pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dasar dari peminjaman online ini pada prinsipnya merupakan sebuah akad kredit tanpa agunan. Ini berarti ikatan perjanjian hutang piutang yang dilakukan antara layanan jasa Pinjol dengan Debitur (yang berhutang) dilakukan tanpa adanya jaminan. Implikasi dari sebuah kredit yang tidak menggunakan agunan, adalah tidak adanya sebuah kekuatan eksekusi yang dimiliki oleh Kreditur (pemberi hutang). Jika Debitur di dalam akhir perjanjian tersebut, tidak sanggup melaksanakan kewajibannya.

Tanpa adanya kekuatan eksekusi yang berarti tidak diperbolehkannya penyitaan terhadap aset yang dimiliki oleh Debitur, maka satu-satunya kekuatan yang dimiliki oleh Kreditur adalah melalui penagihan yang dilakukan secara terus menerus. Tak jarang Kreditur dalam hal ini menggunakan jasa penagih hutang secara outsource yang lazim kita kenal dengan nama Debt Collector (DC).

Ancaman Kekerasan Penagih Hutang Fintech Ilegal

Sumber: https://twitter.com/ordinarywmnn/status/1366232833539207173

Baca juga: Ramai Penolakan Perpres Miras di Papua, Mengapa?

Seringkali kita baca pada media-media sosial, cara penagihan dari DC Aplikasi Pinjol Fintech Ilegal melakukan penagihan dengan cara-cara yang tidak menyenangkan. Bahkan ada beberapa DC yang melakukan penagihan dengan cara melecehkan dan ancaman kekerasan, bukan hanya kepada yang berhutang atau Debitur, namun juga terhadap kontak-kontak atau teman maupun kerabat dari Debitur.

Sudah tentu, perbuatan pengancaman dan pelecehan yang dilakukan oleh seorang DC yang dilakukan melalui pesan singkat ataupun whatsapp merupakan perbuatan pidana yang melanggar paling tidak dua ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundangan.

Perbuatan pengancaman merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 335 ayat (1) butir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada pasal ini, seseorang yang melakukan pengancaman terhadap orang lain, dengan cara memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.

Selain melanggar ketentuan di dalam KUHP, seseorang yang melakukan pengancaman dan pelecehan melalui pesan singkat dan whatsapp juga bisa dipidana menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) yaitu Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 45B UU 19/2016, dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 29 UU ITE

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 45B UU 19/2016

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dengan Adanya Tindak Pidana Apakah Menghapus Kewajiban Debitur?

Baca juga: Nikmat Berdagang Online, Jangan Lupa Didaftarkan

Dengan adanya tindakan pengancaman yang dilakukan oleh Kreditur melalui penagih hutang, serta tidak didaftarkannya sebuah layanan fintech di OJK, apakah lantas menggugurkan kewajiban dari seorang debitur untuk membayar hutangnya?

Pada dasarnya, perjanjian atau akad yang dilakukan antara pihak Kreditur dan Debitur di atas merupakan perjanjian yang telah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

  1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. Suatu pokok persoalan tertentu;
  4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Prinsip dari itikad baik dan mengikatnya perjanjian antara kedua belah pihak ini diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Pasal tersebut berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Maka, kesimpulannya, Debitur atau yang berhutang, bisa melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Kreditur. Hal itu atas dasar pengancaman dan pelecehan yang dilakukan pada saat penagihan. Namun tidak menggugurkan kewajibannya untuk menyelesaikan hutang.

Namun, harus diingat bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak merupakan akad kredit yang tidak menggunakan agunan atau jaminan. Maka Kreditur tidak bisa melakukan pemaksaan melalui penyitaan terhadap aset Debitur maupun perbuatan yang sifatnya memaksa lainnya. Itu agar Debitur melaksanakan kewajibannya. Seorang Debitur, bisa saja mengabaikan semua tagihan yang muncul, tanpa implikasi hukum apa-apa. Kecuali melalui gugatan secara perdata, yang pada umumnya enggan dilakukan karena tidak sesuai dengan nominal kredit Pinjol yang cenderung kecil.