Force Majeur ditengah Pandemi Covid-19
beritapapua.id - Force Majeur ditengah Pandemi Covid-19 - UII

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai berimbas pada minimalisir operasional perusahaan. Hal ini diakibatkan larangan beroperasi yang akhirnya berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Memunculkan kekhawatiran mendalam bagi para pengusaha terlebih lagi para pekerjanya jika pandemi berlanjut. Dampak pandemi Covid-19 yang sudah merambah ke banyak aspek kehidupan masyarakat, terutama imbas pada aspek ekonomi yang sangat terasa saat ini. Mulai menarik perhatian sejumlah kalangan dan memunculkan pertanyaan terkait kondisi Covid-19 yang dijadikan sebagai overmacht dalam menjalankan perjanjian.

Force majeure atau keadaan memaksa yang sering disebut dengan istilah Overmacht diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, yang didefinisikan sebagai suatu alasan dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi yang disebabkan atas tidak terpenuhinya prestasi salah satu pihak dari sebuah perjanjian. Pasal 1244 KUH Perdata ini memberikan ketentuan tentang adanya kerugian karena tidak dilaksanakannya perjanjian, atau pelaksanaan tidak tepat waktu karena hal yang tidak terduga, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, serta tanpa iktikad buruk dari debitur.

Berbeda halnya dengan  Pasal 1245 yang berbicara tentang kerugian yang timbul karena ada halangan debitur untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh karena keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian yang tidak disengaja. Keadaan memaksa dimaksudkan adalah peristiwa yang tidak dapat diprediksi kehadirannya dan mempengaruhi para pihak dalam menjalankan hak dan kewajiban atas suatu perjanjian, dimana pihak yang tidak dapat memenuhi prestasinya tidak dianggap wanprestasi.

Baca Juga: Masalah Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Pembatasan Sosial Berskala Besar

PSBB diterapkan sebagai upaya mencegah penularan Covid-19. PSBB disahkan melalui PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. PSBB ini tidak otomatis dapat dipakai sebagai force majeur. Kondisi force majeur digunakan sebagai alasan keadaan memaksa untuk menunaikan kewajiban, tidak bisa membatalkan perjanjian. Alasan bahwa krisis ekonomi atas suatu bencana seperti Covid-19 bukanlah merupakan suatu kejadian yang tidak dapat diantisipasi.

Ada ragam pandangan yang muncul berkaitan dengan alasan atau dalih force majeur yang digunakan untuk tidak melaksanakan suatu prestasi atau kewajiban dalam perjanjian. Implikasi hukum terhadap force majeur yang bersifat absolut dan relatif. Dalam hal terjadi force majeur absolut, perikatan menjadi batal. Alasannya, karena hambatan yang terjadi bersifat permanen, sehingga memang betul-betul tidak memungkinkan prestasi bisa dilakukan. Sedangkan untuk force majeur relatif, hambatan yang terjadi sifatnya hanya temporary atau sementara saja. Dengan begitu, force majeur relatif  tidak menyebabkan perjanjian batal, melainkan hanya sebatas ditangguhkan. Untuk dampak ekonomi yang disebabkan Covid-19, force majeur yang terjadi bersifat relatif atau sementara. Sehingga jalan keluar yang dapat diambil adalah renegosiasi perjanjian, dengan  prestasi menjadi hidup kembali apabila keadaan memaksa itu berakhir. Berkaitan dengan jenis force majeur absolut dan force majeur relatif, jika dalam perjanjian kedua belah pihak tidak dicantumkan klausula mengenai force majeur, maka para pihak harus melihat KUH Perdata sebagai hukum yang melengkapi.

Jika terjadi risiko akibat pandemi yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional, kegagalan dalam menunaikan kewajiban bukan merupakan tanggung jawab debitur apabila kegagalan itu terjadi bukan karena kesalahan debitur. Penentuan akibat force majeur pada dasarnya  tidak sesederhana yang dibayangkan, jika force majeur bersifat absolut, dampaknya adalah terhentinya pelaksanaan kontrak. Sedangkan pada force majeur relatif, pelaksanaan kontrak belum tentu terhenti. Tergantung bagaimana hasil negosiasi para pihak dalam perjanjian. Mungkin menunda pelaksanaan kontrak, atau melakukan negosiasi yang hasilnya disepakati.