FPHS Minta Presiden Turun Tangan Menyelesaikan Persoalan PT. Papua Divestasi Mandiri
beritapapua.id - FPHS saat bertemu dengan OPD Mimika. (Foto: Istimewa)

Forum Pemilik hak Sulung (FPHS) Tsingwarop kembali bersuara keras atas proses kepemilikan saham 4 persen masyarakat adat korban permanen pertambangan PT. Freeport Indonesia. Dalam hal ini, berkaitan dengan keberadaan PT. Papua Divestasi Mandiri.

Bahkan FPHS Tsingwarop meminta Presiden RI Joko Widodo untuk turun tangan langsung memfinalisasi kepemilikan saham tersebut.

Penegasan ini ia sampaikan karena menurutnya Bupati dan OPD Mimika selalu bertindak dengan sesuka hati serta melanggar 5 poin kesepatan.

“Bupati dan OPD Mimika terus saja berupaya untuk tidak mentaati bahkan malah melanggar 5 poin kesepakatan yang ditandatangani para pihak saat mediasi di Kantor Pusat Ombudsman RI pada 15 Desember 2021 lalu,” bebernya, Kamis (21/7/2022).

Untuk informasi, Pemerintah Daerah Mimika yang diwakili Asisten 1 Syahrial dan FPHS Tsingwarop yang diwakili Yafet Beanal telah menandatangani kesepakatan usai melakukan mediasi bertempat di Kantor Pusat Ombudsman RI pada 15 Desember 2021 lalu.

Penandatanganan 5 pokok kesepakatan oleh para pihak di saksikan langsung pimpinan Ombudsman RI Jakarta dan Perwakilan Provinsi Papua.

“Jadi, jangan coba-coba untuk melakukan maladministrasi dengan keluar dari 5 poin kesepakatan hasil mediasi di Kantor Pusat Ombusmen RI tanggal 15 Desember 2021 bersama para pihak,” tegasnya mengingatkan.

Taat Hukum dan Taat Administrasi

Menurutnya Pemda Mimika harus taat hukum dan taat administrasi agar tidak merugikan masyarakat adat di wilayah itu. Karena sudah ada kesepatan yang telah disepakati dengan para pihak.

“Jangan buat seperti institusi kampung atau primitif yang tidak mengenal aturan,” kecamnya.

Beanal pun mendesak negara harus hadir untuk menegakkan aturan agar permasalahan tersebut dapat segera terselesaikan.

Baca Juga: Review Biaya Sekolah Dokter oleh Kemendikbud Ditargetkan Rampung Sebelum Ajaran Baru 2022

Untuk itu, Beanal melalui FPHS Tsingwarop meminta campur tangan Presiden RI melalui Menteri-Menterinya untuk memberikan keputusan final.

Pihaknya juga minta hak atas saham 4 persen milik masyarakat adat ini dibuat dalam sebuah Keputusan Presiden dan diberikan langsung tanpa melalui Pemerintah Daerah. Karena menurutnya pemerintah daerah tidak mampun menyelesaikan persoalan terkait pembagian saham 10 persen tersebut.

“Karena terbukti bahwa Pemerintah daerah tidak mampu menangani persoalan pembagian saham 10 persen ini. Bahkan intrik politiknya sangat tinggi sekali,” tukasnya.