Freeport Tutup Tambang Grasberg, Biayanya Mencapai 6 Triliun
Tambang Grasber (foto : kaskus.id)

Kontrak PT Freeport Indonesia akan berakhir pada tahun 2021. Untuk itu, mereka sudah menyiapkan program untuk menutup seluruh operasi mereka. Berdasarkan informasi, biaya penutupan tambang itu mencapai 6 Triliun.

Sebagaimana yang kita ketahui, tambang Grasberg PT Freeport telah habis cadangan mineralnya. Perusahaan asal negeri Paman Sam ini telah melakukan aktivitas penambangan pada lokasi ini sejak 10 tahun ke belakang.

Selanjutnya, PT Freeport membeberkan kegiatan penutupan tambang Grasberg. Mulai dari kegiatan tailing, perumahan milik karyawan hingga tambang bawah tanah. Mereka memperkirakan seluruh kegiatan tersebut akan berakhir pada tahun 2041 mendatang.

Untuk penutupan tambang sendiri memakan waktu 10 tahun setelah aktivitas penambangan berakhir. Direktur Utama Freeport Indonesia, Tony Wenas, menyampaikan hal tersebut.

“Nanti penutupan tambang itu butuh waktu 10 tahun setelah tidak ditambang lagi (2041), semua ditutup, mau jadi apa nanti terserah kebijakan Pemda setempat. Kalau Eastberg sekarang sudah jadi reservoir. Di underground sekarang pekerjanya 16.000,” ujar dia, mengutip kontan.id.

Sepanjang semester I-2020, produksi emas perusahaan tambang ini mencapai 340.000 ounce dengan penjualan mencapai 319.000.

Kontrak Freeport Masih Panjang

Pemerintah telah menjanjikan perpanjangan kontrak Freeport hingga 2041. Kendati demikian, ada beberapa syarat untuk melakukan perpanjangan tersebut.

Pertama, Freeport harus mendivestasikan 51 persen saham ke pemerintah. Kedua, Freeport harus membangun smelter dalam negeri untuk memurnikan seluruh hasil produksinya dan ketiga adalah meningkatkan penerimaan untuk negara.

Baca Juga : Sudah Pertengahan Sya’ban, Ayo Kerjakan Amalan Ini!

Salah satu alasan mengapa pemerintah melakukan perpanjangan kontrak adalah soal kesiapan Negara mengelola tambang tersebut. Dilain sisi Mahfud MD menjeslakan pada akun twitter resminya @mohmahfudmd, ternyata ada dugaan Ketua DPR (2018) meminta jatah saham dalam upaya perpanjangan kontrak dengan Freeport.

Terkait hal ini, Mahfud melihat ada dua hal yakni pertama, ada kasus pejabat negara meminta bagian saham kepada perusahaan. Kedua, ada upaya memperpanjang kontrak dengan perusahaan tambang tersebut.