Gagal CPNS 2018, DRPD Nabire Terima Surat Dari Perwakilan Peserta
Gagal CPNS 2018, DRPD Nabire Terima Surat Dari Perwakilan Peserta

Gagal CPNS 2018, DRPD Nabire Terima Surat Dari Perwakilan Peserta  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire melalui komisi A bidang pemerintahan dan hukum telah menerima surat permintaan dari perwakilan tes CPNS Tahun 2018 yang tidak lolos.

Surat itu berisi tentang permintaan untuk memfasilitasi pertemuan dengan peserta tes yang gagal dengan para pihak yakni Pemerintah Kabupaten Nabire.

“Surat sudah kami terima,” ujar Anggota Komisi A, Sambena Inggeruhi di ruang kerjanya, Rabu (7/4/2021).

Namun, kata mantan ketua Pansus, terkait hasil seleksi CPNS Tahun 2018 ini, bahwa pihaknya, akan berkoordinasi dengan pimpinan lembaganya untuk menjadwalkan pertemuan itu.

Inggeruhi : Kesepakatan Pemda Dengan Peserta CPNS 2018 yang Gagal

Inggeruhi membenarkan bahwa terjadi kesepakatan antara pemerintah daerah dan perwakilan tes CPNS yang gagal, yang mana untuk mengakomodir 200 pencaker yang tidak lulus untuk diterima di formasi K2.

“Ada waktu itu janji. Dan mereka mau sampaikan ke penjabat Bupati bahwa ada kesepakatan kala itu. Dan ini bukan janji pribadi, tetapi atas nama pemerintah daerah,” kata Sambena.

Ia membenarkan bahwa dalam kerja pansus sebelumnya telah melakukan audiensi dengan para pihak terkait janji tersebut. Dan melalui perwakilan BPKAD Nabire juga telah mengakui dan meminta nama sebanyak 200 orang pencaker yang lolos untuk dimasukan datanya.

Baca Juga : Polres Wondama Siapkan Personil Amankan PSU Pilkada

Menurutnya, ini adalah akibat belum ada realisasi yang para pencaker terima, sehingga ingin mendapat kesempatan untuk menerima penjelasan.

“Jadi walaupun pansus itu sudah dibubarkan, tetapi kewajiban moril kami sebagai lembaga representasi rakyat akan terus membantu mereka,” ungkapnya.

Sebelumnya, salah satu pencaker Robertino Hanebora telah melayangkan surat permintaan kepada dewan untuk memfasilitasi pertemuan.

Ia menjelaskan, demo bisa terjadi lantaran melihat hasil tes CPNS Tahun 2018 tidak transparan. Sebab pengumuman yang dikeluarkan melalui SK Bupati Nabire, terdapat nama yang doubel, nomor induk orang Papua dipakai oleh non Papua, atau tesnya di formasi lain keluar di formasi yang lainnya dan beberapa keganjilan lainnya.

“Karena waktu itu Bupati janji bahwa pencaker yang tidak lolos itu (200 orang lebih) akan mengakomodir nama-namanya untuk dimasukan dalam formasi K2. Dan pernah ditegaskan Pemkab di kantor DPRD bahwa akan diakomodir. Jadi kami mohon DPRD Nabire untuk panggil lagi pemkab guna mempertanyakan duduk soalnya,” jelasnya.

Pihaknya kata dia, telah menyurati DPRD Nabire guna menyampaikan permintaan pertemuan dengan para pihak. Namun jika tidak ada tindaklanjut atau tidak menanggapinya maka para pencaker berjanji akan turun aksi lagi guna menuntut kejelasannya.

“Maka siapapun pejabatnya, stempel sebagai pemerintah daerah akan terus melekat. Dan kami akan mempertanyakan sebab janji itu atas nama pemerintah daerah. Itu yang kami ingin pertanyakan, kalau tidak kami akan turun jalan lagi,” tuturnya.