Genjot Infrastruktur Papua, Pemerintah Lakukan Pendekatan Ganda
Genjot Infrastruktur Papua, Pemerintah Lakukan Pendekatan Ganda

Genjot Infrastruktur Papua, Pemerintah Lakukan Pendekatan Ganda – Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Profesor Dr. Cahyo Pamungkas mengatakan strategi pemerintah melakukan pendekatan di Papua fokus pada pendekatan damai lewat infrastuktur dan pendekatan keamanan.

Menurutnya, kebijakan damai pemerintah itu seperti halnya, akan merevisi UU Otsus Papua dan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Sementara pendekatan keamanan, dengan terus mengirim pasukan keamanan nonorganik ke Papua dalam jumlah cukup besar.

Cahyo : Pemerintah Fokus Pendekatan Infrastruktur dan Pendekatan Keamanan

“Saya kira pemerintah fokus pada pendekatan pembangunan dan pendekatan keamanan,” kata Cahyo Pamungkas kepada jurnalis jubi.co.id melalui panggilan teleponnya, akhir pekan kemarin.

Cahyo berpendapat, dalam melakukan pendekatan keamanan sepertinya pemerintah berupaya mencari legalitas pengiriman pasukan ke Bumi Cenderawasih.

“Saya melihat, ada upaya upaya mencari legalitasi dari pengiriman pasukan tersebut. Kami lihat di Jakarta kan,” ujarnya.

Selain itu menurutnya, dalam situasi kini sulit makin sulit memperjuangkan penyelesaian secara damai di Papua misalnya lewat dialog. Sebab mainstream NKRI harga mati, nasionalisme Indonesia “konservatif” kini cukup kuat.

“Memang cukup kuat dalam masa pemerintahan [Jokowi pada] periode kedua ini,” ucapnya.

Sementara itu, pihak Istana Kepresidenan belum lama ini menyatakan Presiden RI Joko Widodo menggunakan pendekatan kesejahteraan menyelesaikan berbagai di Papua.

Penyelesaian Papua Harus Menitikberatkan Pada Pendekatan Kesejahteraan

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam keterangannya di Jakarta akhir tahun lalu mengatakan, sejak awal Jokowi menyatakan penyelesaian Papua lebih menitikberatkan pada pendekatan kesejahteraan.

“Buktinya Presiden membangun berbagai infrastruktur di Papua agar wilayah itu tidak tertinggal. Selain itu, Presiden membangun sektor ekonomi dengan contoh menetapkan BBM satu harga,” kata Moeldoko.

Baca Juga : Komisi I DPR RI Mendorong Pembentukan Kodim di Papua

Menurutnya, berkaitan dengan penempatan pasukan di Papua, hal itu perlu karena masih ada kelompok bersenjata.

Katanya, negara tidak bisa tinggal diam terhadap berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Papua.

“Karena itu, masih memerlukan penempatan pasukan di wilayah itu. Itu sebetulnya tujuannya. Kita ke sana bukan dalam rangka apa-apa, melainkan dalam rangka melindungi masyarakat, jangan sampai mereka hidup tidak tenteram, tidak aman,” ujarnya.

Ia meminta tak ada salah persepsi dalam melihat pendekatan yang pemerintah lakukan selama ini di Papua.

“Jangan salah, pendekatan selama ini lebih mengutamakan kesejahteraan daripada pendekatan keamanan,” katanya.