Gubernur Bahas Dampak Covid-19 Bersama Bupati
beritapapua.id - Gubernur Bahas Dampak Covid-19 Bersama Bupati - Antara

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan menyatakan akan menggelar rapat bersama seluruh bupati/walikota di wilayah Papua Barat. Rapat  bersama para bupati se-Manokwari Raya akan digelar pada Senin (20/4/2020) di Manokwari. Selanjutnya, di Kota Sorong untuk Bupati/Walikota se-Sorong Raya.

Rapat tersebut, menurut mantan Bupati Manokwari dua periode ini, akan membahas ketahanan pangan dan Jaringan Pengaman Sosial (JPS), jaringan ekonomi dan juga ketenagakerjaan di masing-masing kabupaten. Dalam rapat tersebut, kata Gubernur, juga akan disampaikan petunjuk pelaksana (juklak) penggunaan dana desa baik pusat maupun yang dianggarkan dalam APBD Papua Barat tahun 2020.

Dana desa selain dari pemerintah pusat, juga dianggarkan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah diturunkan ke tiap kampung, kelurahan dan distrik.

Untuk diketahui setiap kampung Pemprov alokasikan masing-masing Rp225 juta. Untuk kelurahan Rp 150 juta. Distrik Rp 100 juta. “Dana ini sudah jelas sasaran ke kampung, sekarang kita ingin memberikan petunjuk pelaksanaannya. Dana ini digunakan untuk apa?,” ungkap Gubernur.

Baca Juga: Surat Sehat Bebas Covid-19 Dijual Bebas

Keputusan Sudah Jadi Pertimbangan Banyak Pihak

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyatakan setiap kali mengambil keputusan besar untuk Provinsi Papua Barat selalu mendapat cercaan dari berbagai kalangan.

“Segala hinaan atau cacian buat saya silahkan saja, tapi apapun yang saya putuskan itu saya sudah pertimbangkan baik-baik, artinya kita putuskan ini kan bukan pribadi saya. Kita bicara dalam forum forkompinda, kita sudah sepakati bersama baru kita putuskan, dan kita sudah pertimbangkan baik-baik dari aspek, kesehatan-nya, aspek ekonomi, dampak terhadap keamanan-nya, stabilitas keamanan terganggu apabila ekonomi nya terganggu,” tegas Dominggus saat ditemui wartawan usai memberikan bantuan Bama pada tempat ibadah, Sabtu (18/4/2020).

Menurut Dominggus, keputusan ini sudah dipertimbangkan semua. Bagi mereka yang tidak sepakat, kata Gubernur, boleh saja berbicara, tapi tanggungjawab itu ada pada gubernur. “Kita yang punya tanggungjawab, seandainya dia juga diberikan tanggungjawab pasti dia putuskan, sesuatu itu dipertimbangan secara baik,” ujarnya.

Lanjut Gubernur mengatakan, dirinya juga punya hak asasi, sehingga bisa menuntut balik. Ia mengajari semua untuk mengikuti prosedur hukum, bukan main hakim sendiri. “Tidak boleh main hakim sendiri. Saya punya keluarga, saya juga kapasitas Kepala Suku Besar Arfak, pasti saya punya keluarga mereka tidak terima juga, tapi bukan itu yang kita selesaikan, mari kita lewat jalur hukum, setiap warga Negara punya hak asasi untuk menuntut secara hukum, itu kita tempuh,” pungkasnya.