Gubernur Papua Bentuk Tim Hukum Untuk Keadilan, Demokrasi dan HAM Papua
beritapapua.id - Konferensi pers pembentukan tim advokasi hukum oleh Gubernur Papua. (Foto: Istimewa)

Gubernur Papua Lukas Enembe baru saja membentuk tim dalam rangka melakukan advokasi hukum dan kebijakan Pemerintah Provinsi Papua. Pembentukan tim ini juga berkaitan dengan Undang Undang Nomor 2 /2021 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 21/2021 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Tim tersebut bernama Tim Hukum untuk Keadilan, Demokrasi dan HAM di Tanah Papua. Tim inti terdiri dari seorang ketua yaitu Saor Siagian, dan dua anggota yaitu Stefanus Roy Rening, dan Usman Hamid.

Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus mengatakan tim tersebut terdiri dari 3 orang advokat yaitu Ketua, Saor Siagian, Stefanus Roy Rening dan Usman Hamid. Nantinya tim tersebut akan merekrut badan pekerja yang akan diambil dari para ahli dan orang-orang berintegritas.

“Ketiganya merupakan para advokat yang sudah berpengalaman di bidang hukum, penghormatan HAM dan demokrasi, termasuk reformasi institusi keamanan di tingkat nasional,” ujarnya.

Roy Rening yang ikut terlibat dalam tim tersebut mengatakan bahwa tim tersebut telah mendapatkan kuasa untuk melakukan pendampingan hukum, pemberian keterangan. Menurutnya ini merupakan salah satu upaya untuk perlindungan hak-hak OAP di Papua.

“Tidak tertutup kemungkinan kami juga menempuh langkah advokasi hukum litigasi dan non-litigasi,” jelas Roy Rening.

Perlindungan Hukum dan Jaminan Keamanan

Sementara itu, juga Saor Siagian mengatakan bahwa tim tersebut akan mendorong adanya perlindungan hukum dan jaminan keamanan.

“Dan kami juga prihatin adanya tekanan maupun ancaman kriminalisasi dari pejabat tertentu terhadap Pak Lukas. Kami akan mendorong adanya perlindungan hukum dan jaminan keamanan. Ini negara hukum dan demokrasi, tak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan institusi apa pun,” tambah Saor.

Baca Juga: Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua Meraih KPKNL Jayapura Awards 2022

Saor merupakan salah satu pengacara yang mewakili Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua dalam uji materi UU Revisi Kedua Otsus di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sedangkan Usman Hamid mengatakan bahwa pembentukan tim tersebut adalah upaya untuk melindungi korban akibat kasus pelanggaran HAM di Papua.

“Gubernur pernah membentuk Tim Kemanusiaan Kasus Kekerasan Terhadap Tokoh Agama di Intan Jaya, khususnya pembunuhan Pdt. Yeremia Zanambani. Dan di tahun 2019 mengusulkan Perdasus perihal penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua. Kami akan mendorong tindaklanjut kebijakan itu. Agar korban melihat keadilan. Juga demi menjaga reformasi institusi, baik TNI, Polri maupun BIN yang berperan di Tanah Papua serta agar ada jaminan ketidakberulangan,” tutup Usman Hamid.