Gubernur Papua Menanggapi Pemberian Label Teroris Terhadap TPNPB
Gubernur Papua Lukas Enembe (Dok. Humas Pemprov Papua)

Gubernur Papua Lukas Enembe menerbitkan siaran pers menanggapi penetapan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB sebagai organisasi teroris. Dalam siaran persnya, Enembe menyatakan TNI/Polri harus membuat pemetaan yang jelas tentang keberadaan TPNPB. Hal itu ia maksud agar tidak terjadi lagi kasus salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua.

Siaran pers tersebut ialah tanggapan untuk pengumuman Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Ia melakukan siaran pers, pada Kamis (29/4/2021), kemudian Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus publikasikan.

Enembe mendorong agar TNI dan Polri terlebih dahulu melakukan pemetaan kekuatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Hal ini untuk bisa melihat persebaran wilayah, jumlah orang, dan ciri-ciri khusus yang menggambarkan tubuh organisasi tersebut.

“Ini penting, sebab Gubernur tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar pada penduduk sipil Papua,” kata Rifai Darus saat membacakan siaran pers Gubernur Papua itu di Jayapura, Kamis.

Rifai menegaskan, Pemerintah Provinsi Papua sepakat segala tindakan yang KKB lakukan perbuatan yang meresahkan. Perbuatan itu juga melanggar hukum serta menciderai prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM).

Label Teroris TPNPB Berdampak Psikososial Terhadap Warga

Dalam ini Rafai juga menyatakan, Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat pemberian label teroris kepada TPNPB akan memiliki dampak psikososial terhadap warga Papua.

Khususnya kepada warga Papua yang berada di luar Papua. Karena khawatir akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi warga Papua yang berada di luar Papua.

“Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif, dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum,” kata Rifai saat membacakan siaran pers itu.

Baca Juga : Pemkab Sorong Telah Mencabut Tiga Regulasi Daerah

Pemeritah Provinsi Papua menyatakan terorisme adalah konsep yang selalu menjadi perdebatan dalam ruang lingkup hukum dan politik. Dengan demikian, penetapan TPNPB sebagai kelompok teroris perlu untuk ditinjau dengan seksama dan memastikan obyektifitas negara dalam pemberian status tersebut.

Pemerintah Provinsi Papua menginginkan agar pemerintah pusat berkonsultasi kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa terkait pemberian status teroris terhadap TPNPB itu.

“Pemerintah Provinsi Papua menyatakan, Rakyat Papua akan tetap dan selalu setia kepada NKRI. Sehingga kami menginginkan agar pendekatan keamanan di Papua dilakukan lebih humanis dan mengedepankan pertukaran kata dan gagasan bukan pertukaran peluru,” ujar Rifai.