Gugatan Terhadap Revisi UU Minerba
beritapapua.id - Gugatan Terhadap Revisi UU Minerba - Mojok

DPR baru saja mengesahkan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Namun tidak butuh waktu lama bagi sejumlah pihak mulai melakukan kritik terhadap perubahan UU ini. UU ini baru saja disahkan pada 12 Mei 2020. Kritik diberikan kerena perubahan UU Minerba dinilai bermasalah secara proses pembahasan maupun substansi. Hal ini jelas menimbulkan penolakan yang berakhir dengan akan diajukannya  gugutan ke Mahkamah Konstiusi (MK).

Secara Proses pengesahan revisi UU Minerba dinilai cacat tidak memenuhi kriteria pembahasan yang dapat dilanjutkan dari DPR periode 2014-2019 ke 2019-2024 dan tidak melibakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembahasannya. Selain itu secara substansi UU Minerba memiliki permasalahan dalam beberapa pengaturannya. Permasalahan tersebut yaitu soal jaminan perpanjangan izin khususnya untuk Kontrak Karya (KK) dan PKP2B serta perubahan statusnya menjadi IUPK, kewajiban reklamasi pasca tambang hingga hilangnya pasal sanksi pidana terhadap pengusaha, serta perpanjangan izin pertambangan yang memungkinkan perusahaan pertambangan untuk memperpanjang izin tanpa perlu mengikuti lelang dari awal. Terkait perizinan usaha minerba, masalah pengolahan dan pemurnian dinilai tidak memprioritaskan BUMN dan BUMD dalam pengusahaan KK dan PKP2B.

Baca Juga: Virus Corona Kalah di Selandia Baru, di Papua Juga Bisa

Koalisi Masyarakat Sipil Ikut Menolak

Penolakan juga datang dari Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam gerakan #BersihkanIndonesia yang juga berencana mengajukan gugatan judicial review terhadap UU Minerba. Mereka menyoroti sidang-sidang dalam Komisi VII DPR yang dinilai tertutup, termasuk dalam proses pembahasan revisi UU Minerba yang minim pelibatan publik.

DPR dan Pemerintah harusnya tidak melanjutkan pembahasan revisi UU Minerba karena telah mendapat penolakan keras dari masyarakat. Diduga pembahasannya terburu-buru dan tertutup. Ini disinyalir terkait dengan elit-elit kaya yang punya kepentingan dengan bisnis batubara yang menggerakkan pembahasan ini. Mereka akan melakukan uji materi terhadap UU tersebut. Uji materi ini akan diawali dengan konsolidasi gerakan dan pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM di wilayah pertambangan. Kemudian dilanjutkan dengan persoalan luasan wilayah pertambangan dan jaminan perpanjangan izin operasi pertambangan yang kewenangan Perizinan dulunya di Provinsi dicabut dan diserahkan ke Pemintah pusat.

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti ICW Egi Primayoga menyampaikan bahwa Koalisi masyarakat sipil yang menggugat dan mendelegitimasi UU Minerba lantaran mempertimbangkan bagaimana buruknya dampak yang akan terjadi jika UU Minerba berhasil dilaksanakan di Indonesia. Hal itu juga sebagai bentuk protes masyarakat yang selama ini peduli terhadap isu sosial, kesehatan, dan lingkungan yang terdampak atas pengesahan UU Minerba yang tidak transparan dan terkesan terburu-buru tersebut.

Sebagai informasi, secara keseluruhan RUU Minerba setelah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan RUU Cipta Kerja menghasikan perubahan sebagai berikut. Yakni, 2 bab baru sehingga menjadi 28 bab, 83 pasal yang berubah, 52 pasal tambahan/baru, dan 18 pasal yang dihapus. Sehingga total jumlah pasal menjadi 209 pasal. Setelah disahkan saat ini naskah revisi UU Minerba sedang dalam proses untuk diundangkan ke dalam Lembaran Negara.