Berstatus sebagai Guru Penggerak, bukanlah menjadi satu-satunya jaminan seorang guru langsung diangkat menjadi Kepsek atau Kepala Sekolah.

Selain mengantongi sertifikat Guru Penggerak, ada sejumlah poin yang dipersyaratkan untuk menjadi orang nomor satu atau Kepsek dalam setiap satuan pendidikan.

Sebagaimana diketahui bahwa Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, telah meminta kepada kepala daerah yang akan mengangkat kepala sekolah agar mengutamakan guru yang berstatus sebagai Guru Penggerak.

Dengan adanya penyegaran bergantinya Kepsek yang bakal dilakukan bertahap, ke depan menurut Mendikbud, Nadiem Makarim, seluruh Kepala sekolah harus dijabat guru penggerak.

“Kami butuh sekali bantuan agar guru-guru penggerak ini tahun depan semua diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas,” kata Nadiem Makarim, saat berdiskusi dengan para guru penggerak di Sumatera Barat pada Jumat 18 November 2022.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 40 Tahun 2021, tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, inilah persyaratan lengkap untuk menjadi Kepala Sekolah.
Pertama, Guru harus bersatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memiliki pendidikan minimal S1 atau Diploma empat (DIV).

Kedua, memiliki memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat Guru Penggerak.

Ketiga, memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Keempat, memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Kelima, memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian.

Keenam, memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/ atau komunitas pendidikan.

Ketujuh, sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dari zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.

Kedelapan, tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesembilan, tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana; dan Kesepuluh, berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah.

Dilansir dari laman Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 2, poin 4, dan poin 5 dikecualikan untuk guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

Adapun mekanisme untuk Penugasan Guru sebagai Kepala sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat sebagai berikut:

1. Pengangkatan calon Kepala Sekolah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;

2. Pengangkatan calon Kepala Sekolah oleh Pimpinan penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat;

3. Pengangkatan calon Kepala Sekoiah sebagai Kepaia Sekolah dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah;

4. Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah terdiri atas unsur:

– Sekretariat Daerah; Dinas Pendidikan Daerah Provinsi, Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten/ Kota; Dewan Pendidikan; dan Pengawas Sekolah, sesuai dengan kewenangannya.

5. Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat terdiri atas unsur penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat;

6. Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada point 4 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

7. Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada point 5 ditetapkan oleh Pimpinan Penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

Untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, bahwa dalam hal jumlah guru di wilayahnya tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat menugaskan guru sebagai Kepala Sekolah dari guru yang belum memiliki Sertifikat Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak.

Sementara bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, bahwa dalam hal jumlah guru di Satuan Pendidikan yang dikelolanya tidak mencukupi, Penyelenggara Satuan Pendidikan dapat menugaskan guru sebagai Kepala Sekolah dari guru yang belum memiliki sertifikat Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak.

Selanjutnya PermendikbudRistek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah menyatakan bahwa jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah termasuk di daerah khusus dilaksanakan paling banyak 4 periode dalam jangka waktu 16 tahun dengan setiap masa dilaksanakan dalam jangka waktu 4 tahun.

Demikian infromasi persyaratan dan mekanisme pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan, yang salah satunya adalah memiliki sertifikat Guru Penggerak.