Habib Rizieq Ternyata Dideportasi Dari Arab Saudi
Beritapapua.id - Habib Rizieq Ternyata Dideportasi Dari Arab Saudi - Posmetro

Habib Rizieq Ternyata Dideportasi Dari Arab Saudi – Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegabriel mengungkapkan bahwa pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab (MRS) atau yang biasa dipanggil Habib Rizieq, pulang ke Indonesia setelah masuk daftar deportasi pemerintah Arab Saudi.

Sebelumnya, MRS mengklaim kalau dirinya pulang ke tanah air setelah visanya diperpanjang oleh Arab Saudi. Dan permohonan izin keluar darinya ditolak otoritas setempat.

“Saya berpesan kepada MRS : Tidak perlu malu dengan status di sistem komputer Imigrasi Saudi,” kata Agus, Jumat (6/11).

Agus menjelaskan bahwa status Rizieq itu terdapat layar keempat dalam sistem komputer imigrasi Arab Saudi.

“Di layar itu tertulis dengan sangat jelas nama MRS masuk dalam ‘tasjil murahhal’, daftar orang dideportasi,” ungkap dia.

Agus pun menyebutkan bahwa MRS tidak mendapatkan perpanjangan visa, sehingga MRS pun mempunyai batas akhir tinggal sampai dengan 11 November 2020.

Agus juga menyebut bahwa MRS masuk dalam kategori pelanggar undang-undang. Namun Agus enggan membeberkan pelanggaran yang dilakukan MRS karena merasa hal tersebut tidak elok untuk diungkapkan ke publik.

MRS sendiri telah mengumumkan tanggal kepulangannya ke Indonesia, yakni pada 9 November tanggal keberangkatan dari Jeddah, Arab Saudi, dan akan tiba di Indonesia pada 10 November.

Baca Juga: Menikmati Panorama Kota Sorong Dari Puncak Gunung 400 HBM

Sering Menyebut Jokowi Presiden Ilegal

Agus juga menyatakan bahwa selama berada di Saudi, Rizieq kerap menyebut Presiden Joko Widodo presiden ilegal. Pernyataan Rizieq ini nyatanya juga disayangkan oleh para kolega asal Saudi.

“MRS justru sering melancarkan kalimat tidak pantas dari kota suci Makkah dengan menyebut Presiden Jokowi adalah presiden ilegal,” kata Agus.

Ia pun mengatakan bahwa pihak kedutaan tidak memasukkan kasus MRS dalam kasus prioritas Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh. Karena selama ini yang masuk dalam kasus prioritas KBRI Riyadh adalah kasus yang berhubungan dengan hukuman mati.

“Ini yang kami prioritaskan. Beberapa bulan ini KBRI lagi fokus untuk penyelamatan seorang WNI yang terancam hukuman mati karena peristiwa 12 tahun yang lalu,” kata Agus.

Agus mengatakan proses seperti ini saja cukup sulit dan menyedot tenaga dari KBRI. Pasalnya, untuk menyelesaikan kasus semacam ini, KBRI harus masuk ke daerah pedalaman Saudi untuk melakukan lobi ke tokoh-tokoh masyarakat dan juga ahli waris korban untuk mencari jalan keluar.