Hak Atas Tanah yang ada di Indonesia
beritapapua.id - Hak Atas Tanah yang ada di Indonesia - smartlegalnetwork

Hak Atas Tanah yang ada di Indonesia – Awalnya dalam sejarah pemerintah Indonesia sebagian besar hukum agraria, dibuat oleh Belanda dengan tujuan kepentingan dan keuntungan penjajahan. Sehingga ketentuan hukum agraria yang ada dan berlakukan oleh Pemerintahan Kolonial sangat merugikan bagi kepentingan bangsa Indonesia. Namun setelah kemerdekaan Indonesia, secara umum hak tanah di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria yaitu UU Nomor 5 Tahun 1960. Maka jenis-jenis hak atas tanah yang secara umum dikenal di Indonesia adalah:

Baca Juga: “Sipakatau, Sipakainge’, Sipakalebbi” Pelestarian Budaya Suku Bugis

  1. Hak Milik

Hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Hak ini berlangsung terus-menerus selama pemiliknya masih hidup dan dilanjutkan oleh ahli warisnya apabila pemiliknya meninggal dunia. Hak ini juga dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak milik atas tanah lebih kuat. Hal itu dikarenakan tidak mempunyai batasan waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Hak milik memberi wewenang dan penggunaan tanah yang lebih luas kepada pemiliknya dibandingkan dengan hak atas tanah lain dan dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain. Pada prinsipnya suatu badan hukum tidak dapat menjadi pemegang Hak Milik atas tanah. Namun berdasarkan perundang-undangan pemerintah dapat menetapkan badan-badan hukum tertentu untuk dapat mempunyai Hak Milik. Selain badan hukum, orang asing (WNA) juga tidak dapat mempunyai Hak Milik atas tanah.

  1. Hak Guna Bangunan

Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang hingga paling lama 20 tahun. Hak guna bangunan hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hak guna bangunan tidak diperuntukkan bagi orang asing dan badan hukum asing. Hak guna bangunan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul pemegang hak pengelolaan. Setelahnya, lalu di daftarkan dalam buku tanah pada kantor pertanahan.

  1. Hak Guna Usaha

Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Terdapat dua kelompok yang dapat mempunyai HGU, yaitu WNI dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Jangka waktu HGU paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun. Hak ini dikhususkan untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna Perusahaan Pertanian, Perikanan dan Peternakan. Proses dari hak guna usaha itu sendiri adalah penyerahan tanah oleh pihak pemilik tanah kepada negara untuk kemudian diberikan lagi dengan status hak guna usaha kepada pihak yang berkepentingan. Untuk membuat status tanah menjadi tanah negara, pihak yang berkepentingan haruslah membebaskan tanah tersebut dari pemilik lamanya dengan cara memberikan ganti rugi, barulah tanah tersebut dimohonkan haknya sebagai HGU.

  1. Hak Pakai

Hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain. Hak pakai dapat diberikan kepada empat kelompok, yaitu WNI, WNA yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Indosesia, dan badan hukum asing yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia. Hak pakai ini dapat diberikan atas tanah dengan status tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Selain itu, hak pakai juga dapat diberikan dengan cuma-cuma, dengan pembayaran, atau pemberian jasa berupa apapun. Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

  1. Hak Pengelolaan

Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Antara lain berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Hak ini dapat diberikan kepada Instansi pemerintah termasuk Pemerintah daerah, BUMN, BUMD, PT Persero, Badan Otorita dan Badan-badan Hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk Pemerintah. Hak ini tergolong hak yang wajib didaftarkan, tidak dapat dipindah tangankan, tidak dapat dijadikan jaminan hutang dan mempunyai segi Perdata dan publik. Hak ini juga tidak dibatasi jangka waktu, selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu.