Hak Privasi Bagi Pasien Virus Corona
beritapapua.id - Hak Privasi Bagi Pasien Virus Corona

Hak Privasi Bagi Pasien Virus Corona – Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut, menghimau pimpinan dan pemilik media untuk mengedepankan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan tentang virus Corona atau Covid-19.

“Nama, alamat dan data pribadi pasien tidak boleh disebarluaskan” kata Wenseslaus dalam siaran tertulisnya 3 Maret 2020. Ia juga mengatakan bahwa media wajib memastikan pemerintah sudah menangani para penderita secara maksimal dan melakukan segala yang diharuskan demi mencegah penyebaran virus.

Selanjutnya Media juga tidak boleh memberitakan hal-hal yang akan memunculkan kepanikkan dikalangan masyarakat. Karena berita-berita seperti itu tidak akan membantu pihak manapun, yang dampaknya hanya akan merugikan masyarakat dengan adanya kepanikkan yang terjadi.

Media juga dituntut untuk lebih memberitakan hal-hal yang sifatnya edukatif ke masyarakat. Hal tersebut lebih membantu agar masyarakat bisa lebih mengantisipasi bagaimana penyebaran virus, dan pencegahannya. Serta hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan terkait dengan merebaknya virus Covid-19.

Pemerintah melalui media diminta untuk terus melakukan sosialisasi terus menerus tentang standarisasi penanganan yang dilakukan. Selain itu, Masyarakat juga diminta untuk mulai menjalani pola hidup sehat dengan makanan-makanan bergizi, serta melakukan olahraga, dan rutin menjaga kebersihan diri agar terhindar dari virus tersebut.

Dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdimosili di Depok dikatakan positif terjangkit Covid 19 setelah usai kontak dengan Warga Negara Asing (WNA) Jepang yang Positif Corona saat berkunjung disebuah klub di Jakarta Selatan.

Baca Juga: Harga Masker Melonjak, Warga yang Sehat Tidak Perlu Pakai Masker

Data Pribadi merupakan Hak Privasi

Media secara serentak mengangkat isu tersebut menjadi isu Nasional. Akibatnya  data pribadi seperti identitas, alamat, nomor telfon, tersebar secara luas, dimana melanggar hak privasi warga negara. Yang secara hukum bahwa setiap warga negara berhak untuk dijaga privasinya untuk tidak disebarluaskan.

Hak Privasi walaupun tidak dicantumkan secara jelas namun secara implisit hak atas privasi terkandung di dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap Orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak Asasi.”

Untuk itu Media dituntut untuk mematuhi kode etik yang ada. Dimana korban bukan merupakan pelaku tindak kejahatan yang mana identitas perlu dijaga dan dirahasiakan. Masyarakat juga dituntut untuk tidak mudah menyebarluaskan data pribadi milik orang-orang yang terinfeksi virus. Karena data pribadi merupakan hak privasi seseorang yang harus dirahasiakan.