Harapan Negara di Pelupuk Ibu kota Baru
beritapapua.id - Harapan Negara di Pelupuk Ibu kota Baru - Minenews ID

Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru. Rencananya, pusat pemerintahan akan pindah di Kalimatan, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimatan Timur. Pemilihan ibu kota baru harus berada di luar pulau Jawa dilandasi sebuah alasan. Menurut Presiden Jokowi, beban di Jakarta dan Pulau Jawa sudah terlalu berat.

Presiden Jokowi mengemukakan 5 alasan yang menjadi pertimbangan Pemerintah dalam memilih ibu kota yang baru di antaranya:

  1. Minim risiko bencana,
  2. Lokasi yang strategis secara geografis,
  3. Lokasi calon ibu kota baru berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang,
  4. Infrastruktur yang sudah lengkap, dan
  5. Ketersediaan lahan milik Pemerintah di daerah yang bersangkutan.

Pengumuman pemindahan ibu kota baru ini membuat pesona Kabupaten PPU semakin bersinar. Dilansir dari cnn.com, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mengatakan bahwa terjadi fenomena penambahan pendatang baru ke Kabupaten tersebut. Sejak pengumuman pemindahan ibu kota keluar, rata-rata jumlah penduduk baru mengalami peningkatan.

Menurut informasi yang diperoleh, rata-rata penduduk yang datang untuk mengurus surat pindah ke Kabupaten PPU mencapai 50 orang per hari. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten PPU, Suyanto, mengatakan kebanyakan masyarakat itu berasal dari Sulawesi dan Jawa.

Salah seorang pendatang dari Jawa Timur yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan sudah sekitar sebulan ini ia di Kabupaten PPU. Ia datang karena diajak teman mengerjakan ruko yang kini hampir selesai. Ia juga sudah mengantongi surat keterangan menjadi warga Kabupaten PPU. Ia mempunyai keinginan untuk menjadi petani di Kabupaten PPU.

Baca juga: Pemerintah Provinsi Papua Barat Perpanjang Masa Kerja dari Rumah

Calon Pemimpin Ibu Kota Baru

Untuk mewujudkan rencana pemindahan ibu kota, sebuah badan otorita akan dibentuk untuk mengeksekusi pendanaan dan rencana teknis pemindahan ibu kota. Dilansir dari tempo, Deputi Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan bahwa badan otorita bakal berfokus mengawal hal teknis. Adapun hal tersebut mencakup penyusunan struktur dan desain komponen kota, termasuk memastikan ketersediaan sarana prasarana dasar.

Presiden Jokowi sendiri sudah mengantongi 4 nama yang bakal mengisi pos direktur badan otorita tersebut, di antaranya Bambang Brodjonegoro, Basuki Tjahja Purnama, Tumiyana dan Azwar Anas. Keempat calon punya track record yang mumpuni dari segi kepempinan.

Bambang Brodjonegoro pernah menjabat sebagai menteri di era presiden SBY, sementara Basuki Tjahja Purnama pernah menjabat sebagai gubernur Jakarta yang saat ini menempati posisi Komisaris Utama Pertamina. Tumiyana adalah Direktur Utama PT Wijaya Karya dan Azwar Anas sendiri sampai saat ini masih menjabat sebagai Bupati Banyuwangi.