Hati-hati Kena Sanksi! Pemprov Papua Terbitkan Larangan Mudik
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal (foto : istimewa)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menerbitkan larangan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah. Untuk itu, pemerintah akan memberikan sanksi bagi mereka yang nekat melanggar larangan tersebut.

“Bagi warga yang nekat mudik Lebaran ada sanksi berupa larangan kembali ke Papua dalam kurun waktu enam bulan semenjak mudik,” jelas Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal melansir Antara.

Klemen menyebutkan bahwa larangan ini adalah upaya untuk mencegah penularan virus Corona. Untuk itu, ia meminta warga untuk menjaga situasi dengan baik agar umat dapat merayakan Idul Fitri dengan baik.

Selanjutnya, Wagub Klemen Tinal mengatakan bahwa keputusan ini sudah sah. Pemerintah sudah mensosialisasikan peraturan ini kepada 29 pemerintah kabupaten/kota pada Provinsi Papua.

Adapun sanksi yang akan menjerat pelanggar berupa larangan kembali ke Papua dalam waktu 6 bulan. Artinya, mereka yang nekat mudik tidak boleh masuk ke Papua selama 6 bulan terhitung dari kepergian mereka.

“Ada sanksi tegas bagi masyarakat yang tetap ngotot memaksakan diri untuk mudik. Yakni tidak boleh kembali lagi ke Papua dalam kurun waktu enam bulan. Artinya, kami minta tidak ada masyarakat yang keluar dengan alasan apa pun untuk pergi dan lain sebagainya,” jelasnya.

Pemerintah: Larangan Mudik untuk Persiapan PON XX 2021

Selain untuk mencegah penularan Covid-19, Pemerintah menyebut larangan ini termasuk ke dalam persiapan PON XX 2021. Menurut Wagub Klemen, penularan Covid-19 berasal dari mereka yang memiliki kegiatan pada luar Papua.

“Sebab dulu penularan covid-19 di sini (Papua) tidak ada. Nah ini bermula dari masyarakat yang ikut kegiatan keagamaan di luar Papua. Pengalaman ini yang kami jadikan pelajaran sehingga kami melarang mudik Lebaran,” tutur Klemen.

Baca Juga : PON XX Tidak Ditunda Masyarakat Sekitar Venue Lakukan Vaksinasi

Atas keputusan tersebut, Wagub meminta seluruh instansi yang berkaitan dengan tranportasi untuk bekerja sama. Terutama dalam pengawasan arus masuk dan keluar orang. Dalam waktu dekat, surat edara perihal keputusan aturan larangan mudik akan keluar.

“Sekali lagi nanti ada surat edaran gubernur yang diterbitkan, sehingga instansi terkait bisa melakukan pengawasan bahkan eksekusi terkait surat edaran tersebut,” imbuhnya.

Selain Papua, larangan mudik juga berlaku bagi semua daerah dan provinsi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, membenarkah hal tersebut.

Larangan mudik berlaku pada tanggal 6-17 Mei 2021. Pemerintah telah berkoordinasi dengan seluruh kementerian agar dapat bekerja sama. Termasuk meniadakan aktivitas luar daerah.

“Kami Mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang ke luar daerah. Kecuali benar-benar dalam keadaan mendesak dan perlu,” ujarnya.