Hukum Menonton Film Bajakan, Meski Menyenangkan
Hukum Menonton Film Bajakan, Meski Menyenangkan

Hukum Menonton Film Bajakan, Meski Menyenangkan – “Film Wonder Woman udah tayang nih, bro. Kita mau nonton di bioskop ramai-ramai, kamu mau ikut enggak?”. “Ah, enggak ah. Bentar juga udah bisa streaming di LK21 kok. Paling selang seminggu udah keluar,” percakapan seperti ini mungkin sering kita dengar, atau bahkan sering kita lakukan sendiri. Memang, dengan jaringan internet yang semakin stabil dan cepat. Untuk menonton film yang kita sukai pada platform penyedia fim-film streaming terasa menyenangkan dan praktis. Terlebih lagi, GRATIS.

Hukum Menonton Film Bajakan

Baca juga: Piala Menpora 2021 akan Bergulir, Apa Kabar Persipura?

Namun, tahukah kita, dengan mengunggah dan mengunduh film tanpa seizin pemegang hak maupun lisensi. Hal itu bukan saja merupakan perbuatan yang egois, namun juga melanggar hukum? Film adalah sebuah produk intelektual yang melekat hak cipta di dalamnya. Mengunggah dan mengunduh film tanpa izin merupakan perbuatan yang bisa dikategorikan secara umum sebagai pencurian. Karena sebuah produk film merupakan properti yang haknya dilindungi oleh negara melalui berbagai undang-undang.

Sejatinya hak cipta yang melekat pada setiap produk intelektual seperti film, dilindungi oleh undang-undang ITE maupun Undang-Undang Hak Cipta. Dan dengan adanya peraturan perundangan ini, maka para aparat penegak hukum telah menggunakannya sebagai perangkat untuk melakukan tindakan bagi para penyedia jasa yang selama satu dekade belakangan meraup untung yang lumayan fantastis dari laman-laman streaming gratis yang dikelola mereka.

Undang-Undang Hak Cipta dan ITE

Baca juga: Kunci Keberhasilan Adalah Menjadi Orang Sabar

Pembajakan yang dilakukan oleh para pengelola web penyedia streaming film gratis, paling tidak melanggar beberapa peraturan perundangan, antara lain UU Hak Cipta dan UU ITE. Yang mana tersebutkan di bawah ini.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Pasal 113 ayat (3) dan (4) UU Hak Cipta mengatakan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta, apabila dilakukan dalam bentuk pembajakan, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 4 miliar rupiah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 25 UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, meskipun sebuah produk perfilman telah dilindungi oleh berbagai peraturan perundangan, dengan sanksi pidananya masing-masing, para pelaku pembajakan sepertinya mempunyai pola untuk menghindar dari radar pemerintah, untuk bisa terus beroperasi.

Seberapapun pemerintah mencoba melakukan pemblokiran, penindakan terhadap tindakan pembajakan, selama masyarakat masih menginginkan streaming gratis, maka akan terus bermunculan penyedia-penyedia layanan ini untuk memenuhi kebutuhan pasar.