Imbas Covid-19 Pilkada Serentak 2020 Diundur ke 2021
beritapapua.id - Imbas Covid-19 Pilkada Serentak 2020 Diundur ke 2021 - PadangKita

Imbas Covid-19 Pilkada Serentak 2020 Diundur Setahun ke 2021 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya menyepakati untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Keputusan ini diambil dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPR yang menghadirkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, dan Plt Ketua DKPP Muhammad.

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengatakan, setelah mendengarkan penjelasan KPU soal penundaan ini, serta berdasarkan kesimpulan rapat, disepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak ini ditunda. Alasannya demi keamanan di tengah pandemi virus Corona.

Namun, belum ada kesepakatan sampai kapan penundaan Pilkada serentak ini dilakukan. Akan tetapi ada tiga opsi penundaan waktu pilkada yang telah disepakati dalam RDP. Pertama, tahapan pilkada pra-pemungutan suara bisa dimulai pada akhir Mei tahun ini. Kedua, penundaan dilakukan selama enam bulan dari jadwal awal, yaitu 17 Maret 2021. Dan ketiga, pemungutan suara Pilkada ditunda selama 12 bulan yakni hingga 29 September 2021.

Dalam RDP juga disepakati bahwa penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 ini akan diatur melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Revisi undang-undang dinilai tidak memungkinkan untuk situasi seperti saat ini, lantaran langkah tersebut memerlukan rapat pembahasan oleh Komisi II dan DPR secara intensif.

Selain menyepakati penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020, dalam RDP juga disepakati bahwa anggaran Pilkada yang belum dipakai dapat direalokasi oleh pemerintah daerah masing-masing untuk penyelesaian penanganan pandemi virus corona.

Adapun seharusnya pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan digelar pada tanggal 23 September 2020. Dimana Pilkada tersebut diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Baca Juga: WNI Dari Luar Negeri Pulang Ke Indonesia, Statusnya Adalah ODP

Mendagri Tito Karnavian Menyiapkan Perppu Terkait Pilakada

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait Pilkada. Hal ini merupakan sebagai upaya tindak lanjut dari putusan DPR dan pemerintah yang telah menyepakati penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

“Memerintahkan jajarannya untuk segera berkoordinasi dengan kementerian terkait, utamanya dengan Sekretariat Negara, untuk mulai menyusun Perppu Pilkada 2020 sebagai perubahan atas UU 10/2016 yang mengatur Pilkada 2020,” kata Tito dikutip dari keterangan persnya.

Menurut Tito, jadwal pelaksanaan Pilkada 2020 tergantung perkembangan wabah virus Corona di Indonesia. Tito memastikan akan kembali bertemu dengan para penyelanggara pemilu membahas penyelanggaraan pilkada, ketika wabah virus corona selesai.

“Kemendagri saat ini, fokus menuntaskan masalah penanganan Covid-19 demi keselamatan masyarakat. Urusan keselamatan rakyat dari serangan Covid-19 menjadi terpenting,” ucap Tito.