Imlek
Imlek dan Represi ORBA

Imlek dan Represi ORBA – Selama 32 tahun sejak Soeharto menjabat sebagai Presiden, masyarakat Tionghoa dilarang merayakan, maupun mengekspresikan adat dan kebudayaannya. Larangan tersebut dikeluarkan oleh Soeharto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 tahun 1967.

Pada Inpres 14/67 tersebut, Soeharto menginstruksikan kepada Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan segenap Badan dan Alat Pemerintah di Pusat dan Daerah untuk mengawasi dan melaksanakan kebijaksanaan pokok mengenai agama, kepercayaan dan adat istiadat cina.

Isi dari instruksi tersebut berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:
Tanpa mengurangi jaminan keleluasaan memeluk agama dan menunaikan ibadatnya, tata-cara ibadah Cina yang memiliki aspek affinitas culturil yang berpusat pada negeri leluhurnya, pelaksanaannya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan.

KEDUA:
Perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dilakukan secara tidak menyolok di depan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga.

KETIGA:
Penentuan katagori agama dan kepercayaan maupun pelaksanaan cara-cara ibadat agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina diatur oleh menteri Agama setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung (PAKEM).

KEEMPAT:
Pengamanan dan penertiban terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pokok ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama Jaksa Agung.

Ini berarti segala bentuk ekspresi perayaan adat istiadat dan budaya Tionghoa tidak boleh dilakukan di depan umum. Imlek pun demikian. Masyarakat Tionghoa pada zaman kepemimpinan Soeharto tidak boleh merayakan tahun baru mereka secara meriah. Perayaan tersebut hanya bisa dilakukan di kalangan keluarga, maupun handai taulan secara diam-diam dan tidak menarik perhatian.

Padahal Imlek bagi masyarakat Tionghoa merupakan sebuah festival besar yang dirayakan sebagai bentuk syukur dan ikhtiar untuk meninggalkan segala kebiasaan buruk di masa lampau. Represi terhadap masyarakat Tionghoa ini paling sedikit telah menjadi sebuah bentuk kelaziman pada masa lampau. Tidak jarang orang Tionghoa pada masa itu yang bahkan tidak mengenal apa itu Imlek.

Gus Dur Membebaskan Kembali Budaya (Imlek)

Baca juga: Cinta Memang Tak Berlogika, Tapi Bisa Dipidana

Setelah lengsernya Soeharto dan berakhirnya rezim Orde Baru, Gus Dur memberikan angin segar bagi masyarakat Tionghoa. Setelah sebelumnya, Presiden Habibie sempat mengeluarkan Inpres yang membatalkan aturan diskriminatif seperti penggunaan istilah pribumi dan non pribumi. Lalu Gus Dur mencabut Inpres Nomor 14 tahun 1967 dengan mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2000.

Melalui Inpres ini, Gus Dur membebaskan masyarakat Tionghoa untuk melakukan perayaan dan mengekspresikan segala bentuk adat istiadat dan budayanya. Kini masyarakat Tionghoa tak lagi harus sembunyi-sembunyi untuk mengekspresikan budaya dan adat istiadatnya, yang juga telah menjadi khazanah dalam kebudayaan nusantara.