Industri Pertambangan di PNG Khawatirkan Pembatasan Darurat
beritapapua.id - Salah satu pertambangan di Papua - Okezone

Industri Pertambangan di PNG Khawatirkan Pembatasan Darurat – Sejumlah industri pertambangan di Papua Nugini mengkhawatirkan pembatasan baru di wilayah proyek sebagai bagian dari respons atas mewabahnya Covid-19 nasional. Dampak Covid-19 mempengaruhi segala sektor menjadi tidak baik-baik saja.

Beberapa kebijakan mengenai sistem kerja perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan para pekerja baik yang bertugas di lapangan maupun tidak. Hal ini tentu saja merupakan keputusan yang tidak mudah dan cukup merugikan banyak pihak. Namun, ini juga penting dilakukan mengingat pandemic yang terjadi menyerang seluruh dunia dan sangat sulit untuk dikendalikan di negara berkembang seperti Indonesia.

Komisaris Polisi David Manning, Pejabat pengendali keadaan darurat nasional PNG secara resmi telah mengumumkan pembatasan pergerakan personel atau karyawan dan sejumlah aset di lokasi proyek sumber daya alam atau tambang.

Selain itu, pihaknya menekankan agar tidak boleh ada pertemuan lebih dari lima orang. Hal ini tentu saja dilakukan untuk mengantisipasi penularan Covid-19 dan juga memutus rantai penyebaran. Kebijakan seperti ini berlaku hampir di seluruh wilayah dan sektor di seluruh dunia sebagai respon atas covid-19.

Baca Juga: Jiwasraya Mau Dibawa Kemana?

Industri Pertambangan Tidak Perlu Khawatir

Menteri Pertambangan, Johnson Tuke mengatakan, dirinya telah memberi tahu perusahaan pertambangan yang khawatir agar mereka bertemu dengan Tuan Manning untuk membahas keprihatinan mereka tentang pembatasan yang menghambat bisnis mereka.

“Sekarang tergantung pada perusahaan pertambangan untuk secara eksplisit menguraikan dan memberi tahu mereka arti penting dari keterlibatan itu. Mungkin Pengendali tidak tahu apa yang terjadi di lingkungan pertambangan.”

Sebelum BUMN dideklarikan dia pernah mengatakan, sebuah tim terdiri dari dirinya sendiri, pihak pertambangan,dan perwakilan perusahaan pertambangan di PNG bertemu dengan Menteri Kepolisian Bryan Kramer.

“Jadi pada dasarnya pengendali harus tahu,” kata Tuke.

“Sekali lagi, kita harus berhati-hati terhadap pandemi dalam perkembangan majunya perusahaan pertambangan. Jadi kita harus sangat berhati-hati dengan tindakan kita.”

“Hal itu adil. Tetapi sekali lagi jika sangat menekan industri maka jelas mereka bisa pergi dan berbicara dengan pihak yang menangani BUMN untuk bekerja sama dan menyelaraskan lingkungan.”