Intelektual Muda Papua Minta Kepala Daerah Fokus Melayani Masyarakat
beritapapua.id - Intelektual Muda Papua, Lapago Titus Lao Mohy. (Foto: Ceposonline)

Salah satu tokoh intelektual muda asal wilayah adat bernama Lapago Titus Lao Mohy, S.Si.M.Si meminta para kepala daerah di Papua agar fokus untuk melayani masyarakat.

Hal ini ia sampaikan untuk mengingatkan para kepala daerah yang saat ini sedang memperjuangkan pemekaran di Papua.

Ia berpendapat, pemekaran tersebut akan bisa terus berjalan tanpa kepada daerah di Papua perjuangan karena sudah menjadi kepentingan negara dengan banyak pertimbangan.

“Pemekaran di provinsi tanpa tim pun akan dimekarkan. Oleh sebab itu saya berharap agar para pejabat kabupaten yang sedang perjuangkan pemekaran supaya pulang kampung dan layani masyarakat sampai tuntaskan masa kontrak mereka di masyarakat. Karena para pejabat ini diberikan mandat oleh rakyat untuk dilayani. Sehingga kepercayaan ini harus diwujudkan dalam penjabaran visi dan misi yang pernah diucapkan dalam masa kampanye-kampanye. Pemekaran DOB di Papua ada dalam rancangan negara, itu yang harus tau,” ungkapnya dalam keterangannya, Senin (14/3/2022).

Bersikap dan Merespon

Ia berharap Gubernur Papua bisa segera bersikap dan merespon dari beberapa dinamika terjadi di Papua.

Menurutnya hal ini penting untuk dilakukan agar jelas sikap pemerintah provinsi Papua dengan pemekaran DOB di Papua.

Baca Juga: PB Mandala Sukses Menjadi Juara di Mandala Open Jayapura

“Pak Gubernur mewakili pemerintah provinsi Papua harus bersuara terkait sikap daripada pemerintah daerah. Tidak harus ada masalah baru buka suara. Jauh sebelumnya harus memberikan pernyataan apa sikap pemerintah provinsi Papua terkait DOB ini. Saya harap eksekutif, legislatif dan lembaga kultur harus bersikap baik dalam merespon DOB di Papua dengan mempertimbangkan dampaknya,” katanya lagi.

Ia pun berharap masyarakat Papua khususnya OAP untuk menghindari hal-hal yang bisa merugikan semua pihak.

“Masih terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat. Untuk itu semua yang pro dan kontra agar dalam menyampaikan aspirasi harus secara dewasa tanpa memusuhi sesama OAP. Kita harus menghindar dari setingan pihak ketiga yang memperkeruh situasi sesama OAP,” harapnya.

Sementara, kepada pemerintah pusat, ia berharap dapat memilah dalam menyerap aspirasi masyarakat Papua.

“Sehingga pemerintah harus mendengarkan baik apa aspirasi masyarakat Papua sesungguhnya. Jika untuk dipaksakan tentu ada benturan. Semoga dari dinamika ini ada respon baik oleh pemerintah dalam rangka pembangunan masyarakat di Papua yang lebih baik lagi,” jelasnya.