Investasi Bodong
Investasi Bodong, Jangan Tergiur Untung Yang Fantastis

Kita sering melihat berita mengenai investasi bodong yang memakan banyak korban. Atau seringkali di beranda Instagram kita muncul endorse dari selebgram untuk bergabung pada sebuah investasi yang menjanjikan keuntungan fantastis.

Tentu tawaran tersebut sangat menggiurkan. Keuntungan yang dijanjikan bisa mencapai lebih dari 2% per bulannya. Bahkan dengan janji keuntungan yang konstan setiap bulannya, masyarakat pun lebih tergiur dengan janji tersebut.

Namun berhati-hatilah dalam menginvestasikan uang pada suatu lembaga, apalagi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hampir bisa dipastikan, jika sebuah investasi menjanjikan keuntungan yang pasti lebih dari 2% setiap bulannya. Maka ia menjalankan investasi itu dengan skema piramida.

Skema piramida merupakan skema mendapatkan keuntungan dengan merekrut downline atau orang baru. Komisi yang diterima pada skema ini, didapatkan dari hasil perekrutan kaki yang baru. Skema ini sama sebenarnya dengan skema Ponzi yang sampai sekarang masih marak, dan telah merenggut ribuan orang sebagai korban.

Skema Ponzi diambil dari nama seorang mafia Italia di Amerika. Namanya yaitu Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi atau dikenal dengan Charles Ponzi. Charles Ponzi merupakan orang pertama yang memperkenalkan skema ini. Dengan cara kotor dia mengumpulkan keuntungan dari investornya, tanpa adanya suatu usaha yang jelas.

Investasi Bodong Dilarang Undang-Undang

Baca juga: Grup Hip Hop M.A.C Asal Papua Viral di Medsos

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014, tidak secara eksplisit mengatur tentang skema ponzi, namun jelas melarang semua bentuk perdagangan (termasuk investasi) dengan menggunakan skema piramida.

Larangan ini diatur di dalam Pasal 9, UU 7/2014, yang berbunyi “Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang.”

Larangan lain dalam peraturan perundangan memang tidak secara eksplisit dan tegas mengatur dan memberikan sanksi pidana terhadap skema ini. Namun, bisa saja aparat penegak hukum menggunakan pasal penipuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378 yang berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Selain itu, investasi yang merupakan kegiatan pasar modal, dan beroperasi secara bodong atau tidak terdaftar di OJK, dapat dipidana dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasal 103, dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun, dan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000.000.