Isu Reshuffle Kabinet di Tengah Pandemi
beritapapua.id - Isu Reshuffle Kabinet di Tengah Pandemi - BeritaSatu

Isu Reshuffle Kabinet di Tengah Pandemi РPresiden Joko Widodo sempat mengutarakan kekesalannya kepada para Menteri di Kabinetnya lantaran kinerjanya tidak menunjukkan progres yang signifikan di tengah pandemi Covid-19. Dalam video rekaman sidang yang ditayangkan pada Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020) Jokowi meluapkan kemarahannya dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan di hadapan seluruh menteri pada Kamis 18 Juni 2020 lalu. Kemarahan Jokowi lantas menjadi sorotan terutama soal ancaman reshuffle.

Dilansir dari Liputan6.com, Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menyatakan Jokowi sedang mengultimatum menterinya untuk bekerja dengan cara ‘tak biasa’ di tengah pandemi. Menurutnya Jokowi telah menyiapkan segala penunjang agar pemerintah bisa bekerja cepat mengatasi berbagai masalah akibat pandemi corona Covid-19, mulai dari anggaran yang melimpah hingga regulasi yang memudahkan penanganan. Sehingga menginginkan menterinya bekerja seperti dirinya, cepat, tangkas, bikin manuver, dan hasil maksimal. Jika tidak, menteri yang biasa saja itu layak direshuffle.

Sementara itu, Peneliti Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiatri menilai, pidato tersebut menunjukkan bahwa Jokowi tidak hanya kesulitan mengatasi persoalan ekonomi di tengah pandemi, namun juga kesulitan mengkoordinasikan dan menginstruksikan kerja para menteri. Misalnya melihat respons partai yang menterinya potensial diganti, melihat respons publik, serta respons pasar atau dunia usaha jika dilakukan penggantian menteri yang bisa mengganggu stabilitas ke depan saat sedang ada masa sulit ekonomi ini. Hal ini dilakukan karena, pembentukan kabinet Jokowi dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk dukungan politik dari berbagai pihak terutama partai.

Baca Juga: Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru 2020

Pendapat Partai-partai Politik Terkait Kemarahan Presiden Jokowi

Sejumlah partai politik merespons kemarahan Jokowi dan ancaman reshuffle Kabinet Indonesia Maju di tengah pandemi Covid-19. PDIP selaku parpol pengusung menilai wajar Jokowi marah. Sebab dalam situasi kegentingan memaksa yang berdampak luas, secara otomatis fungsi koordinasi, kerja sama antarkementerian, dan inisiatif kebijakan seharusnya dikedepankan. Sementara PPP menyatakan, partainya tidak berubah pandangan terkait rencana reshuffle kabinet, pihaknya menyerahan kepada presiden. Parpol di luar koalisi juga turut menyoroti hal tersebut. PAN menilai, marahnya Jokowi adalah hal yang tepat, sebab presiden memiliki tugas mengevaluasi menterinya. Partai Demokrat juga turut menyoroti kemarahan Jokowi, mereka menilai, apa yang dilakukan Jokowi bertujuan agar para menteri bekerja lebih baik.

Presiden Jokowi mengakui untuk 267 juta rakyat Indonesia, diperlukan langkah extraordinary atau luar biasa dalam menghadapi krisis seperti saat ini. Jokowi menyoroti kinerja Kementerian Kesehatan yang belum maksimal dalam membelanjakan anggaran selama pandemi. Dimana anggaran Kementerian Kesehatan yang mencapai Rp 75 triliun, baru dicairkan 1,53 persen. Padahal, anggaran yang dibelanjakan kementerian akan membuat uang beredar di masyarakat semakin banyak. Selain itu juga dapat meningkatkan konsumsi masyarakat. Selain bidang kesehatan, Jokowi juga menyinggung penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang belum maksimal 100 persen. Dia meminta para menterinya bekerja lebih keras untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), hingga industri manufaktur dan padat karya.

Jokowi meminta agar seluruh jajarannya mempunyai perasaan yang sama bahwa negara di situasi kriris akibat pandemi Covid-19. Dia menegaskan, siap mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dan peraturan presiden (perpres) apabila dibutuhkan untuk membantu kerja menterinya menangani krisis akibat pandemi Covid-19.