Jaga Rekonsiliasi, Polda Papua Barat Tambah Personil 2 Pleton
beritapapua.id - Dansat Brimob Polda Papua Barat, Kombes Pol Semmy Ronny Thabaa. (foto: istimewa)

Polda Papua Barat melakukan penebalan personil 2 pleton untuk membantu pengamanan dan rekonsiliasi di wilayah Ransiki, Papua Barat. Hal ini merupakan upaya pencegahan agar tidak kembali terjadi insiden ricuh di wilayah itu.

Penebalan personil 2 peleton ini juga berlangsung hingga pemakaman almarhum Kepala Kampung Dibera yang meninggal diduga karena vaksinasi.

“Dengan adanya kejadian ini, kami melakukan penebalan personil 2 peleton untuk back up Polres Mansel beberapa hari kedepan sampai pemakaman almarhum selesai, sesuai permintaan Kapolres Mansel dan Wakil Bupati,” tutur Dansat Brimobd Polda Papua Barat kepada awak media, Kamis ( 16/12/2021).

Ia menjelaskan bahwa masyarakat meminta agar Brimob tidak lagi melakukan aktivitas di Mansel serta penghentian vaksinasi. Namun permintaan tersebut tidak bisa untuk dipenuhi, lantaran pihaknya harus membantu pemerintah daerah dan Polres Mansel mempercepat cakupan vaksinasi.

“Kami ada di Mansel untuk membantu pemerintah daerah dan Polres Mansel mempercepat cakupan vaksinasi, mengingat personil dan sarpras Polres Mansel terbatas. Makanya Pak Kapolda perintah kami kesini dengan mobil-mobil yang kita pakai juga untuk sosisalisasi keliling kampung tentang vaksinasi,” terangnya.

Penjagaan Berhenti Sementara

Sementara itu, Bupati Markus Waran terkait permintaan massa, mengatakan penjagaan di jalan oleh Polisi dan Brimob sudah berhenti untuk sementara. Ia juga mengatakan bagi warga yang mau mengikuti vaksin bisa segera menuju gerai vaksin di pendopo.

“Untuk sementara dihentikan dulu penjagaan di titik-titik tertentu karena karakteristik masyarakat kami disini berbeda sehingga saya sudah sampaikan menyesuaikan kondisi yang ada. Mereka yang mau vaksin ya langsung saja ke pendopo,” ujar Bupati.

Baca Juga: Persipura Coret Bek Asal Brasil dan Batal Rekrut Penyerang Baru

Bupati sendiri menambahkan bagi warga yang tidak mau menjalani vaksinasi akan mendapatkan sosialisasi terlebih dahulu terkait vaksinasi. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui tujuan dari vaksinasi tersebut.

Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi akan tetap berjalan karena merupakan instruksi dari Presiden untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Sedangkan bagi PNS dan honorer wajib vaksin karena menerima upah dari negara sehingga harus mematuhi keputusan Pemerintah.

“Bagi ASN dan honorer wajib vaksin karena akan masuk di data online SIPD, jadi kalau tidak terima gaji karena belum vaksin, jangan salahkan kita. Karena kendali keuangan ada pada Pusat, apabila belum bisa melakukan vaksinasi harus menyertakan surat keterangan dokter,” pungkasnya.