Jaksa Agung Mutasi Kajati Papua Barat dan Sumatera Barat
beritapapua.id - Jaksa Agung Mutasi Kajati Papua Barat dan Sumatera Barat - Media Indonesia

Jaksa Agung Mutasi Kajati Papua Barat dan Sumatera Barat – Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung melalui Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung Nomor 172 Tahun 2020 tertanggal 19 Agustus memutasi dua orang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati). Surat keputusan tersebut berisi tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI oleh Jaksa Agung RI. Adapun pihak yang terkait adalah Yusuf Kajati Papua Barat dan Amran Kajati Sumatera Barat. Yang masing-masing dimutasi ke jabatan yang sama, yakni jabatan jaksa fungsional pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung (Badiklat Kejagung).

Mutasi terhadap dua kepala kejaksaan tinggi (kajati) di lingkungan Kejaksaan Agung tersebut merupakan penyegaran dalam organisasi tersebut. Adapun Kelas jabatan keduanya pun turun, sebab jabatan Kajati Sumbar maupun Papua Barat merupakan kelas jabatan tingkat 15. Sedangkan jabatan barunya adalah termasuk kelas jabatan tingkat 14 sebagai jaksa fungsional.

Sampai sejauh ini, belum ada informasi lebih lanjut terkait siapa yang menggantikan posisi Amran dan Yusuf, sebagai Kajati Papua Barat dan Sumatera Barat. Oleh sebab itu, wakil kepala kejaksaan tinggi wilayah tersebut akan menjadi pelaksana tugas sementara.

Adapun terkait kedua jaksa tersebut, untuk saat ini telah menjalani jabatan barunya pada Badiklat Kejagung Jakarta.

Baca Juga: Manfaat Dana Otsus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat

Mutasi Kajati Papua Barat dan Sumatera Barat Berdasarkan atas Kebutuhan Organisasi

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setyono, tidak menyebutkan terkait pencopotan tersebut. ia menerangkan bahwa keputusan terkait berdasarkan atas kebutuhan organisasi. Hari menegaskan bahwa kebijakan tersebut atas dasar penilaian kinerja pejabat Pembinaan Kepegawaian. Ia menampik adanya isu pencopotan lantaran terjadinya pelanggaran oleh dua pejabat tersebut. Sebab nantinya, Amran maupun Yusuf dapat dimutasi ke jabatan tinggi lainnya dalam lingkup kejaksaan. Baik itu Jabatan Administrasi maupun Jabatan Tinggi.

“Mutasi ini dalam rangka pola karier diagonal sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan RI. Atas kebutuhan organisasi dan penilaian Pejabat Pembina Kepegawaian. Ini berbeda dengan pencopotan jabatan karena hukuman disiplin dan kepada yang bersangkutan masih mempunyai kesempatan yang sama untuk dimutasi jabatannya lagi dalam Jabatan Administrasi maupun Jabatan Tinggi.” Jelas Hari, Jumat (21/8/2020).