Jalan Panjang Satu Kata dalam Sidang Isbat
Ilustrasi pemantauan hilal (foto : ANTARA FOTO/ADWIT B PRAMONO)

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah melakukan sidang isbat, untuk menentukan awal Ramadhan 1442 Hijriah. Tak terasa kita sudah memasuki lagi bulan yang penuh rahmat. Waktu yang dinantikan seluruh umat Muslim di dunia, untuk kembali merefleksikan segala kekurangan dan perjalanan selama setahun ke belakang. Saat kembali menyucikan diri, agar fitri dalam menyambut hari kemenangan.

Siapkah kita untuk menjalani ibadah puasa selama sebulan? Hingga nanti Kemenag melalui Badan Hisab Rukyat (BHR) kembali melakukan sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal 1442 H. Sidang isbat merupakan sidang yang diselenggarakan oleh pemerintah setiap tahunnya, untuk menentukan awal Ramadhan, Syawal dan tanggal 10 Dzulhijjah untuk menentukan Idul Adha.

Kegiatan ini juga merupakan sebuah perhelatan penting yang menghasilkan keputusan resmi pemerintah Indonesia, sebagai panduan bagi umat Muslim. Sidang ini dihadiri oleh berbagai ulama, tokoh masyarakat dan utusan-utusan organisasi agama Islam di Indonesia.

Dengan melihat posisi hilal atau bulan pada sore hari, BHR yang beranggotakan para ahli, ulama dan astronom akan memaparkannya untuk didiskusikan. Berbagai organisasi dan para ulama yang hadir akan memaparkan pula metode mereka untuk dimufakatkan sebagai hasil sidang yang menentukan ini.

Menentukan Ramadhan Sebelum Adanya Sidang Isbat

BHR merupakan badan di bawah Kemenag yang dibentuk pada tahun 16 Agustus 1972. Dengan tujuan untuk penyeragaman awal bulan Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha, BHR ditugaskan untuk melakukan penelitian dan kajian tentang posisi hilal dan maratahari. Itulah kenapa dalam tubuh BHR, ada pada pakar dalam bidang astronomi, agar bisa dibuktikan juga secara ilmiah.

Sebelum adanya BHR, sidang isbat dilaksanakan oleh pemerintah secara tertutup yang didasarkan pada fatwa ulama. Langkah ini diambil oleh pemerintah pada tahun 1950, untuk menyeragamkan penentuan datangnya hari-hari besar tersebut, yang sebelumnya ditentukan oleh para ketua adat.

Pelaksanaan Ibadah dan Hari Raya pada Masa Kerajaan Islam

Beragam pemikiran dan metode oleh para ketua adat ini, mengakibatkan awal puasa dan perayaan Idul Fitri di Indonesia banyak yang mengalami perbedaan. Pada masa kerajaan Islam di Indonesia, sebenarnya para raja yang berkuasa pun sudah mengeluarkan sebuah keputusan perihal penetapan awal bulan ini. Hal ini diikat dengan sebuah titah yang harus diikuti oleh kelompok masyarakatnya, sebagai bentuk penyeragaman juga.

Hal ini kami kutip dari detik.com, melansir tulisan Kilas Balik Penetepan Awal Puasa dan Hari Raya di Indonesia, oleh Moh Iqbal Tawal, Penulis dan Pengamat Meteorologi dan Geofisika.

Tidak bersamaannya pelaksanaan puasa, Hari Raya dan Idul Adha di Indonesia, disebabkan karena tidak adanya badan yang berwenang untuk menentukan pada pemerintahan Hindia Belanda dan Jepang. Barulah setelah kemerdekaan, pemerintah pada tanggal 4 Januari 1946 menunjuk Kemenag untuk menentukan Idul Fitri dan Idul Adha dan dicatatkan sebagai hari libur nasional. Langkah ini kemudian diikuti oleh pemerintah dengan mengikutkan para ulama untuk mengeluarkan fatwa melalui sidang isbat pada tahun 1950.
Hasil Sidang Isbat Tidak Mengikat

Baca Juga : VIRAL!! Polisi Membuang Miras ke Laut Mimika

Seluruh keputusan hasil musyawarah BHR dan para ulama serta organisasi Islam pada sidang isbat, dituangkan dan didokumentasikan secara resmi dalam Surat Keputusan Menteri Agama (SK Menag) setiap tahunnya. Seluruh dokumentasi tersebut direkam dengan baik dan bisa diakses dalam SK Menag sejak tahun 1962 hingga kini.

Surat Keputusan Hasil Sidang Isbat Dari Menag

Namun apakah Surat Keputusan resmi tersebut mengikat bagi seluruh umat Islam di Indonesia? Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menag perihal hasil sidang isbat bukanlah sebuah keputusan yang wajib diikuti oleh masyarakat. Menag sendiri memberikan kebebasan bagi umat Islam di Indonesia untuk melaksanakan ibadahnya sesuai tata caranya dengan saling menghormati perbedaan.

Secara hukum, hal ini didukung oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) perihal kebebasan dalam beragama. Ditegaskan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

Konteks menurut agama dan kepercayaan dalam pasal tersebut, bisa dianalogikan sebagai bentuk kebebasan. Pun dalam menentukan tata cara dan ibadah serta perayaan hari besar umat Islam itu sendiri.

Dua Pendekatan yang Berbeda dan Diakui Oleh Negara

Pendekatan yang dilakukan dalam menentukan Ramadhan, Idul Fitri dan Puasa dapat dilakukan dengan dua metode yang berbeda. Kedua metode ini masing-masing dipergunakan oleh Nahdhatul Ulama dengan metode Rukiat dan Muhammadiyah dengan metode Hisab.

Perbedaan pendekatan yang dilakukan dalam menentukan hilal, menghasilkan perbedaan pula bulan Qomariyah. Namun perbedaan ini sah dan dihargai sebagai sebuah khilafiyah dalam Hukum Islam.

Selama perbedaan tersebut tidak menimbulkan sebuah polemik yang berkepanjangan, maka tidak ada sebuah kontroversi yang perlu disikapi dengan sebuah keputusan mengikat. Indahnya perbedaan dalam tata cara beragama, justru menjadi khazanah yang bisa saling melengkapi. Selamat menjalankan ibadah puasa.