Pemerintah Provinsi Papua Barat (Pemprov PB) menetapkan lima prioritas pembangunan daerah pada tahun 2022. Hal ini guna menjawab sejumlah tantangan yang Pemprov Papua Barat belum capai selama tiga tahun terakhir.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan tantangan pembangunan di masa depan semakin komplet. Sebagai daerah yang tengah berbenah, Papua Barat masih berkutat dengan tingginya populasi pengangguran dan kemiskinan.
Hal itu Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan katakan pada pembukaan Musyawarah rencana pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) tingkat Provinsi itu, Selasa (20/4) di Manokwari.
“Menjawab tantangan yang belum tercapai. Kami menetapkan lima prioritas pembangunan tahun 2022. Salah satunya mempercepat pemulihan ekonomi berbasis keunggulan daerah dan kesehatan dampak pandemic COVID-19,” kata Gubernur.
Pemprov PB : Papua Barat Menghadapi Ketimpangan Pendapatan
Tak hanya itu, menurut Dominggus, Papua Barat juga menghadapi ketimpangan pendapatan (gini rasio), tingginya persentase kemiskinan dan pengangguran terbuka. Indeks kesenjangan wilayah juga masih cukup signifikan.
“Dan ini menjadi tantangan kita ke depan,” katanya.
Musrenbang kali ini mengusung tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Sumberdaya Manusia Menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif”.
Dominggus mengemukakan, ada lima program prioritas yang tertuang dalam RKPD 2022. Lima program bisa lahir karena adanya isu yang berkembang dari dalam dan luar daerah yang bersifat regional, nasional dan global serta berdampak langsung pada daerah ini.
Dari isu itu, banyak temuan terkait sejumlah tantangan yang sampai kini masih belum terselesaikan.
“Hal-hal tersebut menjadi tantangan dan tugas kita bersama untuk memperbaiki capaian kinerja diberbagai sektor pembangunan daerah Papua Barat tahun 2022,” kata Mandacan.
Baca Juga : TNI-Polri Kunjungi Keluarga Ali Mom, Korban Penembakan di Puncak
Mandacan melanjutkan, untuk mengatasi permasalahan tersebut harus adanya pendekatan perencanaan kerja secara tematik, holistic, integratif dan spasial guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara lebih efektif dan efisien. Pengangguran terbuka indeks kesenjangan wilayah juga masih cukup signifikan.
“Dan ini menjadi tantangan kita ke depan,” katanya.
Musrenbang kali ini mengusung tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Sumberdaya Manusia Menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif”.
Dominggus mengemukakan, ada lima program prioritas yang tertuang dalam RKPD 2022. Lima program bisa lahir karena adanya isu yang berkembang dari dalam dan luar daerah yang bersifat regional, nasional dan global serta berdampak langsung pada daerah ini.
Dari isu itu, banyak temuan terkait sejumlah tantangan yang sampai kini masih belum terselesaikan.
“Hal-hal tersebut menjadi tantangan dan tugas kita bersama untuk memperbaiki capaian kinerja diberbagai sektor pembangunan daerah Papua Barat tahun 2022,” kata Mandacan.
Mandacan melanjutkan, untuk mengatasi permasalahan tersebut harus adanya pendekatan perencanaan kerja secara tematik, holistic, integratif dan spasial guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara lebih efektif dan efisien.
Tujuan Liga Program Prioritas Bertujuan Untuk Pemulihan Ekonomi
Oleh karena itu menetapkan lima program prioritas pembangunan tahun 2022. Lima program prioritas itu bertujuan untuk pemulihan ekonomi berbasis keunggulan daerah dan kesehatan dampak pandemi covid-19.
Selanjutnya, meningkatkan kualitas SDM dan daya saing melalui penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi wilayah.
Selain itu, peningkatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar mencakup ekonomi, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, listrik, dan air bersih. Peningkatan wilayah berbasis komoditas unggulan dan SDA mencakup kawasan ekonomi, daerah tertinggal dan perbatasan, penataan ruang dan lingkungan hidup.
“Selain meningkatkan taraf hidup masyarakat, program prioritas RKPD juga menyentuh tingkat pemerintahan. Dimulai dari meningkatkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi serta pemantapan Otonomi Khusus (Otsus),” kata Mandacan
