Jelang PON XX, Anggaran APBN Rp1,4 Triliun Belum Cair
beritapapua.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Jhony Banua Rouw. (foto: istimewa)

Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX kian dekat, namun anggaran APBN senilai Rp1,4 triliun sejauh ini belum juga cair. Lambatnya pencairan anggaran tersebut mendapatkan perhatian dari DPR Papua dan tim Pansus PON XX serta Peparnas XVI.

Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, mengatakan kesiapan Papua sebagai tuan rumah pelaksanaan PON XX sejatinya sudah sangat siap.

Namun ada beberapa kendala salah satunya adalah APBN yang sampai saat ini belum cair dan itu membuat persiapan sedikit terhambat. Karena mengingat anggaran tersebut nantinya untuk dipergunakan pada penyediaan konsumsi, akomodasi, dan transportasi lokal.

“Secara khusus, PB PON dan Sub PB PON di 4 klaster sudah siap melaksanakan PON XX yang akan terlaksana di Papua. Walaupun kita tahu bersama bahwa sampai saat ini menjadi kendala utama bagi PB PON dan Sub PB PON adalah terkait dengan dana Rp1,4 triliun yang menjadi kesepakatan itu tanggung jawab pemerintah pusat yang sampai hari ini kita dengar belum dikirimkan kepada PB PON dan ini sangat mengganggu persiapan pelaksanaan PON di Papua,” ujarnya kepada wartawan, baru-baru ini.

Anggaran Bisa Membantu Optimalkan Event PON XX

Menurutnya, anggaran tersebut bisa sangat membantu tuan rumah dalam menyiapkan event PON XX yang optimal. Pasalnya, PON XX ini berbeda dengan PON-PON sebelumnya, karena setiap kontingen akan menerima konsumsi, akomodasi, dan transportasi secara gratis.

DPR Papua pun berjanji akan segera meminta kepada Pemerintah Pusat untuk mencairkan anggaran tersebut.

Baca Juga: Hadirnya Penonton di PON XX Papua Belum Ada Keputusan Final

“Dalam waktu dekat kita akan meminta kepada pemerintah pusat lewat momen ini untuk segera dapat mencairkan atau mengirimkan dana Rp1,4 triliun. Karena tanpa uang ini sangat menganggu pelaksanaan PON,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pansus, Jack Komboy, mengatakan saat pihaknya terus bekerja keras untuk bisa mencari solusi yang terbaik.

“Kita akan mengundang eksekutif, terutama tim anggarannya pemerintah. Sehingga di situlah kita berdiskusi untuk kita bisa mencari solusi atau ruang-ruang yang akan digunakan karena ini sudah H-20, H-32,” ungkap Jack.

Terpisah, Sekretaris Jenderal KONI Pusat, TB Ade Lukman, mengatakan pihaknya juga sudah menjadi jembatan untuk meyakinkan pemerintah pusat perihal tersebut. Pihaknya berharap anggaran tersebut bisa segera cair secepat mungkin.

“Kami juga sudah coba membantu untuk anggaran APBN dan ini sudah terkomunikasi dengan baik antara PB PON dan KONI dan kami ikut monitor juga dan mudah-mudahan ini bisa segera direalisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.