Jelang PSU, Polres Nabire Gelar Bimtek Untuk Pengamanan
beritapapua.id - Suasana bimtek Polres Nabire. (foto : jubi)

Menjelang hari Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Nabire yang akan terlaksana pada 28 Juli 2021, untuk itu Kepolisian Resor (Polres) Nabire menggelar Bimbingan Teknis (bimtek).

Bimtek ini bertujuan agar agar anggota polisi menguasai situasi, memahami tugas dan tanggung jawab sehingga tidak terjadi kesalahan prosedur dalam pengamanan. Tempat pelaksanaan bimtek bertempat di Koridor Polres Nabire, Kamis (23/7/2021).

Kapolres Nabire, AKBP Kariawan Barus, mengatakan pada PSU tidak ada sistem Noken, namun setiap satu orang, satu suara bagi mereka yang terdaftar sebagai pemilih atau berdasarkan KTP elektronik.

“Kuasai situasi, pahami tugas dan tanggung jawab dalam pengamanan serta kenali Linmas, Panwas, KPPS, aparat kampung dan saksi-saksi. Sehingga tidak terjadi kesalahan prosedur dalam pengamanan. Harapannya kita dapat mengamankan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 dengan aman, damai, dan sukses,” kata Kariawan, Minggu (25/7/2021).

Menurutnya, pengamanan PSU diperlukan pemahaman terkait teknis baik saat di TPS maupun saat penghitungan suara. Terutama mengingatkan kepada petugas yakni KPPS supaya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Kami juga akan ingatkan semua petugas terutama KPPS agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Itu agar tidak terjerat UU Tindak Pidana Pemilu,” ujarnya.

Ancaman Hukum 5 Tahun Penjara Bagi Pihak Yang Menggagalkan Pemilu

Ia menjelaskan bahwa, jika ada pihak yang menggagalkan pemilu ancaman hukumannya lima tahun penjara.

“Ingat baik-baik, jika petugas seperti KPPS menghalangi pemilih dan atau menghilangkan hak pilih orang, ancaman hukuman dua tahun penjara,” tegasnya.

Baca Juga : PB PON Upayakan PON XX Papua Terselenggara Sesuai Jadwal

Pamatwil PSU Nabire, Kombes Pol Lilipaly mengatakan kesuksesan pengamanan merupakan tanggung jawab bersama, untuk itu diminta agar melaksanakan tanggung jawab tersebut atas dasar hukum Kepolisian Pasal 18 UU Kepolisian.

“Kita melaksanakan tugas pengamanan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yakni satu orang satu suara. Tidak ada sistem Noken. Yang melakukan pencoblosan adalah yang punya KTP,” katanya.

Ia juga mengajak semua anggotanya tetap menjaga kesehatan sesuai protokol yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

“Mari kita jaga kesehatan. Tetap selalu menjaga prokes, mengingat di Nabire saat ini penyebaran Covid-19 meningkat,” ujarnya.