Jendral Gatot Usul Operasi Teritorial Untuk Selesai Permasalahan KKB
Jendral Gatot Nurmantyo (foto : istimewa)

Mantan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo menyarankan kepada Pemerintah Indonesia agar memakai operasi teritorial ketimbang operasi militer demi meminimalkan jatuhnya korban dari rakyat Papua.

Gatot juga mengingatkan pemerintah supaya jangan sampai Pasukan Setan dari Batalyon Infanteri 315 Garuda yang bertugas menumpas habis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) malah mengorbankan rakyat Papua dalam operasinya nanti. Hal ini ia terangkan saat memberikan keterangan dalam siaran tvOne, pada Jumat 7 Mei 2021.

“KKB Papua memang wajib ditumpas, tapi sebaiknya jangan pakai operasi militer lah, biar nggak salah sasaran gitu, niatnya mau menumpas teroris Papua yang kena malah rakyat Papua,” ujar Gatot.

Ia juga mengaku sedih bila penyelesaian masalah yang ada di Papua dengan pendekatan militer. Karena menurutnya, masih ada alternatif selain operasi militer. Untuk itu Pasukan Setan ke Papua tidak harus bertempur habis-habisan menumpas KKB di Papua.

“Saya justru sedih, pasukan berangkat ke Papua untuk bertempur. Gambaran ini buat saya sedih. Papua berdasarkan Perppu tahun 1959 itu masih tertib sipil. Artinya operasi militer selain perang di sana pasnya operasi teritorial,” jelas Gatot.

Gatot juga menerangkan, operasi teritorial ini merupakan operasi untuk merebut hati dan pikiran rakyat Papua.

Pemerintah Sudah Pengalaman Dengan Operasi Teritorial

Selain itu, Gatot juga menjelaskan bahwa pemerintah sudah pengalaman dengan menjalankan operasi teritorial. Hal itu terbukti efektif melalui penyelesaian sejumlah persoalan yang bergejolak di beberapa daerah di Indonesia.

Baca Juga : Fenomena Puting Beliung Terlihat di Perairan Manokwari

“Jangan harapkan selesaikan suatu kondisi Papua dengan operasi militer. Saya ingatkan sehebat apapun operasi itu, tak akan bisa. Karena permasalahannya bukan sekecil itu. Jangan operasi tempur tapi operasi teritorial,” tegasnya.

Gatot juga mengingatkan dengan status Papua yang masih tertib sipil sesuai Perppu tahun 1959, maka penguasa tunggal di Papua adalah gubernur.

Maka untuk itu, jika mengadakan operasi tak boleh tanpa koordinasi dengan pemerintah setempat. Karena itu Gatot menegaskan bahwa agar operasi menumpas teroris Papua ini tetap berkoordinasikan dengan pemerintah daerah.

Mantan Panglima itu merasa berkoodinasi dengan Pemda setempat penting, agar dapat mendeteksi siapa yang teroris KKB dan mana yang rakyat Papua. Karena jika teroris KKB Papua itu masuk dan lari ke masyarakat Papua, tentu saja mereka tidak terlihat dan terdeteksi.

“Komunikasikan dengan Pemda, baru jalankan operasi terukur jangan sampai rakyat jadi korban,” katanya.