Jokowi Ditetapkan Bersalah Atas Kasus Pemblokiran Internet di Papua
beritapapua.id - Jokowi Ditetapkan Bersalah Atas Kasus Pemblokiran Internet di Papua - Indonesiana

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah menjatuhkan keputusan atas kasus pemblokiran internet di Papua Barat pada hari Rabu (03/06), 2020. Dalam putusannya, dikatakan bahwa Presiden Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dinyatakan bersalah.

Sebelumnya pemerintah melakukan pemblokiran internet pada bulan Agustus hingga September tahun 2019. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah kerusuhan yang terjadi di tanah Papua. Meski memiliki alasan, namun putusannya hakim niscaya.

“Menyatakan perbuatan tergugat I dan II adalah perbuatan melanggar hukum oleh pejabat dan atau badan pemerintahan,” jelas Hakim Ketua, Nelvy Christin, dalam sidang pembacaan putusan yang disiarkan di akun YouTube SAFEnet Voices, Rabu (03/06), 2020.

Terkait rincian kesalahan, majelis hakim merinci beberapa kesalahan yang dilakukan oleh tergugat. Dilansir dari kompas.com, setidaknya terdapat tiga pelanggaran utama yang dilakukan.

Pertama, melakukan pelambatan akses atau disebut throttling. Hal ini dilakukan di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 20.30 WIT.

Kedua, melakukan pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Papua dan Papua Barat. Hal ini terjadi pada 21 Agustus 2019 sampai dengan setidak-tidaknya 4 September 2019 pukul 23.00 WIT.

Ketiga, memberlakukan perpanjangan pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di empat kota/kabupaten di Provinsi Papua. Lokasi tersebut antara lain Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya.

Selain itu, perpanjangan pemblokiran juga terjadi di dua kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat, yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong. Tindakan tersebut terjadi sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 20.00 WIT.

Tergugat diminta untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 457.000.

Baca Juga: Belum Selesai Corona, Virus Ebola Jadi Sorotan

Selap-selip Kasus Pemblokiran Internet

Meski dilakukan dalam rangka mencegah kerusuhan, hakim menilai perbuatan pembatasan internet menyalahi sejumlah perundang-undangan. Beberapa di antaranya termaktub dalam Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kebijakan untuk memblokir akses internet dinilai janggal. Sejatinya, pemblokiran dilakukan terhadap konten, bukan akses internet. Hal ini didasari alasan bawah pemblokiran internet mampu merugikan sejumlah pihak, seperti perekonomian atau aktivitas pemerintahan.

“Pemaknaan pembatasan hak atas internet yang dirumuskan dalam Pasal 40 ayat (2b) UU ITE hanya terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum dan tidak mencakup pemutusan akses jaringan internet,” kata majelis hakim dalam putusannya.

Kebijakan tersebut juga menuai pertentangan dari sejumlah organisasi masyarakat. Beberapa di antaranya adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), YLBHI, LBH Pers, ICJR, Elsam, Safenet, dan lain-lain. Mereka menggugat pemerintah agar tidak mengulangi hal tersebut. Bahkan mewanti-wanti agar tidak dilakukan di wilayah lainnya di Indonesia.

Menanggapi gugatan tersebut, Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur, memberikan sambutan hangat. Ia memberikan apresiasi kepada pihak yang telah berjuang untuk memenangkan gugatan tersebut. Ia berharap ke depannya pihak yang dirugikan dapat memperoleh ganti rugi.

“Selamat kepada rakyat Papua, pejuang-pejuang hak asasi manusia, kepada para akademisi yang sudah pasang badan dan maju. Juga kepada PTUN yang sudah menjalankan kewajibannya dengan sangat baik. Mari kawal lebih lanjut jika ada banding,” kata Isnur.

Di sisi lain, pemerintah belum memberikan respons selain mengajukan banding. Dalam sebuah kesempatan, Staf Khusus Presiden bidang Hukum, Dini Purwono, mengatakan bahwa pihaknya menghormati putusan PTUN.

“Pemerintah menghormati putusan PTUN,” kata Dini saat dihubungi, Rabu (03/06), 2020.