Kampung-kampung di Pemkot Jayapura Akan Dapatkan Anggaran Rp80 Miliar
beritapapua.id - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kota Jayapura, Makzi L. Atanay. (Foto: Jubi)

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kota Jayapura, Papua, Makzi L Atanay mengatakan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kota Jayapura akan dialokasikan ke kampung sebanyak Rp80 miliar.

“80 persen itu berasal dari 10 persen dana alokasi perimbangan, 10 persen dari pajak dan retribusi. Sangat besar perhatian Pemkot Jayapura untuk pembangunan kampung,” ujar Atanay di Kantor Wali Kota Jayapura, Senin (21/3/2022).

Atanay mengatakan meski kampung mendapatkan anggaran cukup besar, namun pendapatan asli daerah atau PAD kampung belum optimal. Salah satu faktor belum maksimalnya PAD kampung sebagian pihaknya belum memahami cara mengelola potensi perekonomian di kampung dengan baik.

“Kami bertanggung jawab untuk kawal bahwa kontribusi pemerintah untuk membangun kampung benar-benar nyata dari anggaran yang sudah diberikan. Tugasnya kepala kampung untuk memproteksi potensi di kampung,” ujar Atanay.

Ia juga menjelaskan bahwa anggaran dana kampung untuk pengembagan kemandirian ekonomi, ketahanan keluarga, bencana, infrastruktur, dan lain-lain, yang menjadi tugas pencatatan perencanaan awal, seperti membuat keramba ikan, depot air minum, membuat tanaman hidroponik, dan pengelolaan pantai.

“Tinggal mendata itu, koordinasi dengan kepala suku, kampung bangun untuk dibagi hasil dengan adat sehingga menjadi nilai tambah pendapatan asli daerah kampung sehingga meningkatan pendapatan kampung dan peningkatkan ekonomi masyarakat di kampung,” ujar Atanay.

Mengetahui Potensi Ekonomi di Kampung Masing-masing

Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan, tertib administrasi, tertib aturan, tertib anggaran, dan tertib pengendalian atau pengawasan. Perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.

“Sehingga setiap program pembangunan melalui APBKamp bisa terlaksana melalui tahapan-tahapan kegiatan yang strategis. Aparat pemerintahan kampung harus tahu dan paham terhadap potensi ekonomi di kampung masing-masing,” ujar Rustan.

Baca Juga: Dewan Gereja Papua Nyatakan Tolak Rencana DOB di Papua

Rustan juga mengatakan bahwa alokasi anggaran di kampung begitu besar bahkan satu kampung mencapai total Rp9 miliar.

Karenanya ia berharap anggara tersebut harus dikelola dengan baik sehinggga anggaran ini bisa dinikmati masyarakat kampung sekaligus kemajuan kampung.

“Menguasai penggunaan teknologi informasi salah satunya penggunaan aplikasi sistem keuangan desa atau Siskeudes agar memudahkan dalam pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban sekaligus penyerapan anggaran,” ujar.