Kapolda Akan Bubarkan Massa Jika Demo di Kantor Gubernur Papua
beritapapua.id - Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri. (dok. Arsip Humas Polda Papua)

Kapolda Papua Inspektur Jenderal Mathius D. Fakhiri meminta masyarakat tak menggelar aksi di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura. Mathius menegaskan bakal membubarkan massa yang masih nekat turun ke jalan.

“Kami dari kepolisian, tidak memberikan izin untuk melakukan aksi unjuk rasa atau yang menimbulkan kerumunan dalam jumlah banyak. Apabila masih ada masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa tersebut, kami dari kepolisian akan membubarkannya,” kata Mathius usai melakukan rapat koordinasi dengan Kemendagri di Jayapura, Minggu (27/6).

Mathius juga menegaskan bakal memproses hukum apabila terdapat masyarakat yang mencoba membuat situasi Papua tak kondusif. Dan ia akan menindak tegas apalagi situasi sampai berujung pada tindak kekerasan. Rencananya, warga yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Papua itu bakal menggelar aksi unjuk rasa di pelbagai titik di Jayapura.

“Saat ini varian Covid-19 sedang berkembang, dengan mengumpulkan banyak orang tentunya dapat menyebarkan Covid-19 itu kepada siapapun yang mengikut aksi unjuk rasa,” ujarnya.

Mathius dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Papua telah mendapat penjelasan dari Kepala Pusat Penerangan Kemendagri. Kejelasan tersebut adalah terkait dengan penunjukan Plh Gubernur Papua.

Gubernur Papua Minta Masyarakat Tidak Gelar Aksi Unjuk Rasa

Ia mengklaim bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe telah meminta masyarakat tak menggelar aksi unjuk rasa dalam bentuk apapun yang dapat menganggu keamanan di Bumi Cenderawasih. Dan ia sangat berharap agar masyarakat juga tidak terprovokasi dengan berita yang bereda di media sosial.

Baca Juga : Cegah Demonstrasi, Ratusan Aparat Gabungan TNI-Polri Bersiaga

“Atas penyampaian beliau tersebut, saya sangat berharap masyarakat Papua yang tadi mengatasnamakan Pak Gubernur, jangan menggunakan intelektual untuk melakukan hal yang tidak benar,” ujarnya.

Sebelumnya Kemendagri menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Dance Yulian Flassy sebagai Plh Gubernur Papua selama Lukas Enembe berobat di Singapura.

Penunjukan itu lantas membuat Lukas geram. Ia juga merasa penunjukan melalui surat Dirjen OTDA itu Maladministrasi. Lukas mengatakan bakal mengadukan masalah tersebut ke Presiden Joko Widodo.

Akhirnya ratusan aparat TNI-Polri pun telah bersiaga untuk mengantisipasi demonstrasi di sekitar Kantor Gubernur Papua. Mereka akan mengadang massa pendukung Lukas yang hendak menduduki Kantor Gubernur Papua.