Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mendesak Pertamina segera melakukan audit secara menyeluruh terhadap fasilitas Migas Pertamina dan meningkatkan penerapan K3. Selain itu, Pertamina harus bertanggung jawab atas kerugian masyarakat dan memberikan kompensasi layak. Pernyataan itu menanggapi kasus kebakaran kilang Dumai milik Pertamina.
Eddy juga menekankan kepada Pertamina agar insiden serupa tidak terulang. “Kalau terulang, berarti ada masalah kecakapan dan kompetensi pimpinan Pertamina dalam menjalankan usahanya,” ujar Eddy kepada Tempo, Selasa, 4 Maret 2023.
Kendati demikian, pencopotan direksi juga bukan solusi karena insiden kebakaran kilang dan depo Pertamina sudah terjadi sejak lampau. Karena itu Eddy justru lebih menekankan pada perbaikan sistem keamanan. “Jangan sampai mengganti direksi, tapi sistem tidak diperkuat dan kecelakaan tetap terjadi.”
Oleh sebab itu, Eddy mendesak Pertamina segera membentuk direktorat khusus yang menangani health, safety, security, and environment (HSSE). Dengan begitu, ada direktorat yang berfokus pada urusan K3 di Pertamina yang berisiko tinggi. Eddy meminta direktorat HSSE nantinya diberi kewenangan penuh, tetapi jangan menjadi tempat pelimpahan masalah dari direktorat lainnya.
“Kecelakaan sudah banyak. Kalau bisa minggu depan, bahkan besok, direktorat HSSE harus sudah ada,” ucap Eddy. “Tapi juga jangan sampai direktorat HSSE nantinya jadi kambing hitam kesalahan-kesalahan direktorat lainnya.”
Wacana pembentukan direktorat khusus ini sudah muncul pasca insiden kebakaran Depo Plumpang awal Maret lalu. Arahan ini datang dari pemegang saham, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury juga mengatakan Menteri BUMN mengingatkan jajaran Pertamina untuk melakukan pengawasan ketat terhadap instalasi Pertamina di seluruh Indonesia. Terutama menyangkut aspek keselamatan dan keamanan. “Kami terus melakukan evaluasi. Termasuk penambahan direktorat khusus safety dan risk yang akan dilakukan dalam waktu dekat,” kata Pahala, Selasa, 4 April 2023.
Pahala tidak merinci kapan waktu pembentukan direktorat khusus tersebut. Sementara itu, VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan mengatakan rencana tersebut masih dalam proses pengkajian. Namun, ihwal arahan investigasi menyeluruh terhadap fasilitas Pertamina, dia menyatakan Pertamina sudah siap.
“Arahan tersebut kan bukan hanya datang dari DPR tapi juga pemerintah. Tentu sebagai perusahaan milik negara Pertamina siap,” ujar Fadjar ketika dihubungi Tempo, Selasa malam, 4 April 2023.
