Kedudukan dan Peran Perempuan di Tanah Bintuni
Kedudukan dan Peran Perempuan di Tanah Bintuni

Kedudukan dan Peran Perempuan di Tanah Bintuni – Papua adalah tanah yang lahir, tumbuh, dan mekar dengan cara yang berbeda dari sebagian besar wilayah di Indonesia. Sebuah keistimewaan yang dihadirkan dengan wujud dan bentuk yang memiliki ciri dan lintasannya tersendiri. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang semakin mendominasi di Indonesia pada umunya dan Papua pada khususnya, perlahan kebiasaan dan fenomena kehidupan masyarakat di sana mampu kita simak dan pelajari. Termasuk bagaimana peran perempuan dalam budaya masyarakat Papua khususnya di Teluk Bintuni.

Baca Juga: Dimensi Lain Perekonomian Masyarakat Transisi Bintuni

Peran Perempuan dalam Masyarakat Papua

Perempuan mempunyai peran yang besar dalam kehidupan masyarakat Papua. Selain urusan domestik, perempuan diharuskan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Hal ini disebabkan karena peraturan adat yang mensyaratkan laki-laki harus memenuhi mahar yang mahal untuk meminang perempuan. Harga mahar yang mahal tersebut harus dibalas kaum perempuan dengan bekerja keras.

Dalam masyarakat Papua, khususnya Suku Sougb yang ada di Kampung Iguriji, Missin, dan Teluhwer yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni terdapat sistem pembagian peran yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Perempuan merupakan penopang perekonomian sebuah keluarga. Perempuan harus bekerja dalam kondisi apapun selama masih mampu. Perempuan yang sedang hamil tua, atau sedang mengasuh anaknya yang masih kecil tetap harus bekerja ke ladang.

Pembagian peran yang timpang ini dimulai ketika seorang laki-laki melamar perempuan untuk dijadikan istri. Ada beberapa mahar yang harus dipenuhi seorang laki-laki untuk mendapatkan seorang istri. Besaran mahar ditentukan pihak orang tua perempuan. Mahar yang harus dipenuhi laki-laki antara lain kain timur, kain toba, kain cita, paseda (gelang dari kulit hewan laut, sejenis kerang-kerangan), uang, babi dan hal-hal lain sesuai permintaan pihak orang tua perempuan. Usia nikah ditentukan oleh orang tua perempuan, tergantung ada tidaknya seorang laki-laki yang mau membayar mahar yang diajukan. Sedangkan pertimbangan utama orang tua untuk melepaskan anak perempuannya adalah mahar yang dibayarkan oleh pihak lakilaki. Walaupun si anak belum menginjak usia pernikahan, tetapi jika ada seorang laki-laki yang mampu membayar besaran mahar yang ditentukan, pernikahan dapat dilangsungkan.