Kejagung: Pemanggilan-Penahanan Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung
beritapapua.id - Kejagung: Pemanggilan-Penahanan Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung - Tribunnews

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin telah menandatangani Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan terhadap Jaksa yang Diduga Melakukan Tindak Pidana. Pedoman ini ditandatangani pada tanggal 6 Agustus 2020.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Heri Setiyono telah mengkonfirmasi pedoman tersebut. Heri mengatakan bahwa pedoman tersebut bertujuan untuk memberi perlindungan kepada jaksa. Hal ini agar dapat melaksanakan tugasnya tanpa gangguan atau dari hal yang belum diuji kebenarannya.

Di dalam pedoman tersebut juga disebutkan mekanisme untuk memperoleh izin Jaksa Agung. Pertama, instansi yang ingin melakukan pemanggilan hingga penanganan mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan sejumlah syarat.

Kedua, Jaksa Agung menugaskan Asisten Umum Jaksa Agung, atau Asisten Khusus Jaksa Agung atau pejabat lainnya untuk memeriksa permohonan tersebut.

Ketiga, pejabat yang ditunjuk kemudian memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung untuk menolak pemberian izin apabila tidak lengkap, tidak sesuai atau tidak memiliki urgensi.

Nantinya, persetujuan atau penolakan dari Jaksa Agung akan disampaikan maksimal dua hari kepada instansi yang mengajukan permohonan.

Baca Juga: Erupsi Kembali Terjadi di Gunung Sinabung

Kritik dari ICW

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik pedoman Nomor 7 Tahun 2020. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan bahwa pedoman ini tidak sesuai dengan asas equality before the law dimana semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Kurnia mengatakan bahwa pada Pasal 112 KUHAP, penyidik dapat memanggil saksi maupun tersangka dan kedua subjek hukum tersebut wajib memenuhi panggilan tanpa perizinan tertentu.

Kurnia menduga penerbitan pedoman tersebut berkaitan dengan kasus dugaan pidana yang menimpa Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Seperti yang diketahui, Jaksa Pinangki terbukti melanggar disiplin karena pergi ke luar negeri tanpa izin sebanyak 9 kali pada tahun 2019. Diduga dalam salah satu perjalanan tersebut, Jaksa Pinangki bertemu dengan buronan Kejaksaan, Djoko Tjandra.

Pinangki lalu dicopot dari jabatannya. Sampai saat ini, Jaksa Pinangki masih dalam proses penyidikan oleh tim internal Kejaksaan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan Jaksa Pinangki, dan juga aliran dana yang dipakai Jaksa Pinangki untuk menemui Djoko Tjandra.