Kejagung Terkesan Melindungi Jaksa Pinangki
beritapapua.id - Kejagung Terkesan Melindungi Jaksa Pinangki - Pikiran Rakyat

Jaksa Pinangki Sirna Malasari, tersangka gratifikasi dalam kasus pelarian Djoko Tjandra, seolah mendapatkan perlindungan dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Dari Mediaindonesia, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai ada 2 langkah dari Kejagung yang justru membuat masyarakat menjadi bingung.

Yang pertama, adalah ketika Kejagung menerbitkan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Jaksa Agung atas pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Pedoman ini justru dikeluarkan saat kasus Pinangki sedang ramai diperbincangkan publik.

Jaksa Pinangki diketahui bertemu dengan Djoko Tjandra pada 2019 silam di Malaysia. Pada saat itu, status Pinangki adalah Jaksa dengan jabatan Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Kejagung. Sedangkan Djoko Tjandra adalah buronan Kejaksaan yang telah melarikan diri sejak 2009.

 Baca juga: Bukan Cuma Raja Ampat, Tengok Keindahan Kota Kaimana

Reaksi Negatif Masyarakat Akan Pedoman kontroversial

Pedoman kontroversial ini belakangan telah dicabut setelah mendapatkan banyak reaksi negatif dari masyarakat. Kejagung kemudian menyatakan bahwa Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) akan memberikan bantuan hukum kepada Pinangki. Langkah ini, menurut Fickar, semakin menguatkan dugaan bahwa Kejagung memberikan “karpet merah” untuk Pinangki. Pasalnya, PJI adalah organisasi luar Kejagung, dan seharusnya PJI lah yang mengumumkan perihal pemberian bantuan hukum tersebut.

“Mestinya yang mengumumkan hal itu PJI bukan biro humas Kejaksaan Agung. Ini semua sudah melawan akal sehat,” ujar Fickar.

Tidak lama kemudian, PJI justru menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum untuk Pinangki. PJI menilai bahwa kasus yang menimpa Pinangki bukanlah perbuatan yang terkait dengan tugasnya sebagai Jaksa melainkan sudah masuk ke ranah pidana.

Fickar juga menilai Kejagung terus memaksakan Kejagung sendiri untuk menangani kasus Pinangki. Menurutnya, kasus Pinangki lebih cocok untuk Kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Fickar dalam Pasal 11 Undang-undang KPK, Lembaga Antikorupsi itu berhak menangani korupsi yang dilakukan penegak hukum, selain oleh penyelenggara negara dan pihak-pihak yang terkait. Sementara itu, Kepolisian lebih cocok menanganinya karena kasus Pinangki berhubungan dengan surat jalan palsu untuk Joko Tjandra.

Fickar mengatakan Kejaksaan Agung sedang menjaga citranya. Dia menambahkan Kejaksaan dinilai takut jika Pinangki menyeret beberapa jaksa lain jika kasusnya ditangani oleh lembaga lain.

“Tidak salah jika masyarakat menyangka bahwa Pinangki mendapat karpet merah karena diduga akan menyelamatkan pelaku lain,” tutup Fickar.